Gubernur Janji Tak Terbitkan Izin Pertambangan

 

SAMARINDA – Demi mendukung sukses pelestarian lingkungan di Bumi Etam, Pemprov Kaltim terus melakukan penertiban pengelolaan pertambangan batu bara. Salah satunya dilakukan dengan tidak menerbitkan satupun izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan pertambangan.

Bahkan perusahaan yang lubang tambangnya telah menelan korban hingga meninggal, akan segera ditutup atau dicabut ijinnya.

“Ini tidak lain sebagai komitmen Pemprov Kaltim terhadap perbaikan lingkungan di daerah ini,” kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (14/03/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Kamis (16/03/2017).

Tidak ada ampun bagi perusahaan yang bermasalah. Bahkan saat bertemu Presiden Joko Widodo, Gubernur Awang Faroek mengusulkan agar izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diubah menjadi IUP Khusus saja.

Awang menegaskan, hal itu diperlukan agar pemerintah provinsi khususnya Gubernur memiliki kewenangan dalam penertiban perusahaan tersebut. Karena, jika melihat usaha pertambangan batu bara yang luar biasa, tetapi saat ini Kaltim masih kekurangan pembangkit listrik.

“Ini ibaratnya ayam pingsan di lumbung padi. Karena itu, dengan adanya penertiban tersebut, perusahaan pertambangan tidak seenaknya mengelola tambang dan banyak melanggar aturan,” jelasnya.(jay/sul/es/humasprov/bnc)