Alokasi Rp800 Juta Tiap Desa, Dana Desa Sudah Bisa Dicairkan

SAMARINDA – Dana alokasi desa bantuan pemerintah pusat untuk desa-desa di Kaltim tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp800 juta per desa.  Nominal ini lebih besar dibanding alokasi tahun 2016 yang hanya bernilai Rp540 juta per desa. Bahkan, saat ini prosesnya sudah memasuki tahap pencairan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) M Jauhar Efendi  mengatakan, sekarang memasuki tahap pertama pencairan. Prosesnya sudah dilakukan mulai dari kas umum negara  masuk ke kas rekening daerah. Kemudian dari kas umum daerah masuk ke kas rekening desa. Diharapkan pemerintah desa menyiapkan semua kelengkapan prosedur dalam tahapan pencairan tersebut.

"Yang jelas tahun ini alokasi bantuan desa mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi sekarang rata-rata lebih Rp800 juta per tahun, dan tahun 2018 mendatang, Insya Allah  naik  100 persen," kata Jauhar Efendi, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Rabu (15/03/2017).

Dikatakan, bantuan dana desa diproritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, walaupun kenyataanya masih ada desa yang belum sepenuhnya mempergunakan dana tersebut sesuai apa yang diharapkan. Walaupun demikian itu bukan pelanggaran, melainkan yang tadinya bukan proritas menjadi prioritas.

"Oleh karena itu, dana desa itu kita targetkan April mendatang semuanya sudah clear. Pemerintah desa diminta untuk melengkapi semua tahapan dan prosedur. Sehingga pencairannya bisa berjalan lancar sesuai harapan," kata Jauhar.

Namun, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan kemampuan Pemkab hingga pemerintah desa yang sudah pernah mengurus dana desa, maka pemanfaatan dana desa tahun ini diyakini bisa lebih cepat dan lebih terarah.

Jauhar mengatakan, prioritas pemanfaatan dana desa untuk dua hal penting, yakni pembangunan infrastruktur sebanyak 70 persen dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan turunan dari dua hal tersebut, antara lain untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan.

"Kemudian turunan pada item pemberdayaan masyarakat desa, antara lain untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan, mendukung kegiatan ekonomi desa dan untuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat," kata Jauhar.(mar/sul/humasprov/bnc)