Mendagri Pastikan Data Kependudukan Aman

 

JAKARTA – Dugaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tentunya membuat opini masyarakat semakin berkembang, khususnya soal nasib data warga negara Indonesia (WNI) di pihak asing. Namun Pemerintah mengklaim kalau hal tersebut bukanlah masalah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, secara prinsip data tersebut dipastikan aman. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyimpan arsip digital tersebut, baik di kantor instansi Jakarta maupun di Batam sehingga publik tak perlu resah.

“Aman. Ya, soal perusahaan Amerika yang menang tender itu menyimpan salinan (copy)-nya itu, saya nggak tau ya. Tapi aman,” kata Mendagri Tjahjo usai menghadiri pemakaman Mantan Mendagri Mohammad Ma’ruf di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jumat (10/03/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Sedangkan terkait dugaan adanya hutang pemerintah periode sebelumnya kepada pihak asing, kata Tjahjo sudah bukan lagi kewenangannya. Sebab, proyek ini sudah dianggarkan penuh. Kalau ada perusahaan yang merasa belum dibayar, bukan lagi menjadi urusannya.

“Ya bukan kewenangan kami, mungkin silahkan menagih ke konsorsium, atau siapa yang ditunjuk oleh Kemendagri dulu,” ujar dia.

Mendagri Tjahjo juga enggan berkomentar saat ditanya soal nama-nama dalam dakwaan KPK terkait dugaan korupsi E-KTP di persidangan kemarin.

“Tapi saya tetap mohon, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, silahkan proses pengadilan nanti yang akan membuktikan,” tambahnya.

Namun, ia pastikan masalah hukum E-KTP ini mengangggu proses lelang blanko. Alasannya, banyak pegawai jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri kerap mendapat panggilan KPK dimintai kesaksian. Termasuk mereka di daerah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Saya sudah minta agar jajaran Kemendagri akomodatif dan menyampaikannya secara terbuka. Soal, apakah terhambat tidak, hanya saja tidak optimal,” kata Tjahjo.

Meski demikian, selama dua tahun ini, Kemendagri sudah mengalami banyak kemajuan. Pada 2017 per Februari ini, sebanyak 96 persen warga wajib KTP-el sudah melakukan perekaman data. Ia mengakui, sejumlah hal yang agak lambat adalah pencetakan fisik KTP.

“Kami punya target tahun ini selesai semuanya,” tutur dia.

Sebelumnya, pencetakan blanko E-KTP memang sempat terhambat karena proses lelang yang seharusnya rampung tahun lalu. Namun karena tidak ada perusahaan yang dinilai memadai. Kemendagri tak ingin ke depannya ada masalah hukum lain.

“Kita harus hati-hatilah dengan pengalaman ini, karena ini jumlah nilainya cukup tinggi. Secara prinsip, walaupun sempat menghambat, tapi kita tetap kerja,” tutup dia.(Humas Puspen Kemendagri/bnc)