Perlu Keberpihakan Pemerintah untuk Benahi Sarpras Sekolah

 

LAMPUNG – Kondisi sarana dan prasarana sekolah, khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dinilai sangat memprihatinkan. Kondisi ini dianggap sudah menggambarkan bagaimana kondisi sarpras sekolah di daerah lain. Perlu adanya keberpihakan Pemerintah untuk membenahi hal ini.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana di sela-sela rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Lampung, Selasa (28/02/2017) lalu. Dalam kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra itu, salah satu agendanya adalah peninjauan sejumlah sekolah di Lampung Timur.

“Kondisi sarpras di Lampung Timur ini hampir sama dengan kondisi di daerah lain. Untuk tingkat SD dan SMP harus membutuhkan perhatian khusus. Bahkan ada sekolah yang dibangun pada tahun 1960-an dan masih dipakai sampai sekarang, namun belum pernah direnovasi,” kata Meli, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Senin (06/03/2017).

Sekolah yang dimaksud Meli adalah SD Negeri 1 Tulus Rejo, yang terletak di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sekolah yang berdiri dari tahun 1960 ini kondisinya cukup memprihatinkan. Selain plafon yang sudah hampir jebol semua, kusen jendela pun sudah dimakan usia. Sekolah yang pernah menjadi favorit masyarakat sekitar itu kini hanya mempunyai 69 siswa.

“Sarpras yang memprihatinkan ini, mengakibatkan menyusutnya jumlah murid. Itu pun terjadi di banyak daerah. Harus ada keberpihakan dari Pemerintah. Kalau hanya wacana untuk membenahi, saya pikir yang rusak ringan di hari ini, akan menjadi rusak berat di masa mendatang. Yang rusak berat, dikhawatirkan tak lama lagi akan roboh di kemudian hari,” khawatir Meli.

Ia menegaskan, keberpihakan Pemerintah terkait sarpras itu dapat membagi peran dan tugas antara pusat dan daerah. Walaupun tak dipungkiri, kondisi keuangan terkadang tak selalu bersahabat dengan kebutuhan untuk memperbaiki ruang kelas sekolah. Diperkirakan, untuk memperbaiki sekolah dalam kondisi rusak di seluruh Tanah Air mencapai biaya Rp6000 triliun.

“Jika kita ingin memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia agar berstandar nasional, kita butuh Rp6000 triliun. Jadi kalau tiga tahun APBN digunakan, baru selesai semua. Namun semua harus berjalan dengan kondisi keuangan negara seperti ini, kita harus berbagi,” tegas Meli.

Meli mendorong, agar pihak Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memperbaiki data pokok pendidikan (dapodik), sehingga seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi dapat terdeteksi, dan segera mendapat bantuan.

“Pemkab maupun Pemprov harus membereskan dapodik, dan sekolah pun harus mengerti bagaimana input ke dapodik yang baik. Tidak perlu bersusah payah yang harus menggunakan proposal. Namun terkadang, masalah input dapodik untuk sosialisasinya tidak merata,” nilai Meli.

Di satu sisi, ia tidak setuju jika seluruh urusan sekolah diserahkan kepada sekolah saja. Namun harus menjadi tanggungjawab bersama.

“Sekolah adalah milik dan tanggungjawab bersama. Karena semua urusan sekolah, manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Sehingga saya lebih setuju jika ini adalah gerakan bersama. Tidak bisa diserahkan kepada salah satu pihak saja. Pihak lain dapat membantu sekolah yang rusak ringan, melalui patungan bersama-sama,” saran Meli.

Hal senada pun diungkapkan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim. Bupati Lamtim itu mengakui pembangunan infrastruktur untuk pendidikan masih minim. Namun pihakany sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sarpras.

“Kami tidak kurang-kurang dalam mengusahakan, tapi memang butuh pembenahan, baik di SD maupun SMP. Meskipun SMA menjadi kewenangan provinsi, namun kami juga bertanggung jawab dalam menangangani SMA,” jelas Bupati Lamtim.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lamtim juga mengutarakan permintaan untuk menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, mengingat daerahnya membutuhkan lulusan siap kerja, jika tidak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.(sf/bnc)