Pemerintah Yang Atur Harga Cabai, Bukan Pengepul

JAKARTA – Dugaan adanya mafia yang selama ini mengatur harga cabai ternyata bukan isapan jempol belaka. Terbukti, Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru saja membongkar konspirasi jahat yang dilakukan sejumlah pengepul besar dengan perusahaan pengolah industri makanan.

"Permainan jahat pengepul cabai seperti ini memang sudah kita duga sebelumnya. Karena itu, sangat berharap agar pengungkapan kasus ini bisa jadi pelajaran untuk semua pihak," kata anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo dalam keterangannya, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Senin (06/03/2017).

Lebih jauh, ia mengatakan melonjaknya harga cabai yang nyaris tak masuk akal belakangan ini adalah sebuah ironi. Pasalnya, kata Rahmad, petani tidak menikmati keuntungan atas kenaikan harga cabai.

"Harus diakui, akibat musim hujan yang berkepanjangan produksi cabai menurun," katanya.

Ditambah lagi, kata Rahmad, harga jual cabai di tingkat petani sangat rendah bila dibandingkan dengan harga yang harus dibayar konsumen. Harga cabai di tingkat petani hanya berkisar Rp20 ribu. Tapi konsumen, seperti ibu-ibu rumah tangga harus membeli harga di atas Rp100 ribu per kilo.

Rahmad juga menyoroti semakin membanjirnya cabai impor, terutama dari India dan Cina di sejumlah pasar besar di Indonesia. Selain harga lebih murah, cabai kering impor tersebut daya tahannya jauh lebih lama dibanding cabai lokal.

"Apapun ceritanya, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan produksi petani kita. Kalau tidak, nasib petani kita akan semakin terpuruk," kata Rahmad.

Adanya praktek kecurangan pengaturan harga yang dilakukan para pengepul. Cabai, lanjut dia, sangat merugikan petani dan masyarakat sebagai konsumen. Seharusnya yang mengatur harga cabai itu pemerintah, bukan pengepul. Karena itu, Rahmad meminta agar pemerintah menyiapkan regulasi yang mampu menjaga stabilitas harga cabai.

Dikatakan, biasanya setelah terjadi lonjakan harga di bulan-bulan sebelumnya, di bulan berikutnya bisa jadi turun karena kemungkinan peningkatan pasokan. Untuk itulah diperlukan regulasi yang tepat dalam menjaga stabilitas harga cabai ini. Ketika pasokan meningkat bagaimana harga ini tetap normal yang tidak merugikan petani dan konsumen.

DPR, sambung Rahmad, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Kementan, Polri dan KPPU yang berhasil membongkar konspirasi jahat antara pengepul dan perusahaan pengguna cabai rawit merah yang membuat harga cabai naik.

"Ke depan, kita harus sama-sama dalam melakukan pengawasan sehingga tidak ada lagi praktek jahat seperti ini," tutupnya.(rnm,mp/bnc)