Bantah Proses E-KTP Terancam Lumpuh, 7 Juta Blanko Sedang Dilelang

 

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai sistem administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berjalan dengan baik. Hal tersebut membantah pemberitaan media yang menyebutkan proses tersebut terancam lumpuh.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, saat ini proses administrasi kependudukan tetap berjalan.

“Kenyataan yang ada sampai saat ini sistem administrasi kependudukan E-KTP berjalan dengan baik,” ungkap Zudan melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, baru-baru ini, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Jumat (03/03/2017).

Zudan mengungkapkan selama Januari dan Februari 2017 perekaman di daerah masih berlangsung dan sebanyak 101.798 keping pencetakan E-KTP masih terus dilakukan.

Demi pelayanan masyarakat, proses lelang blanko E-KTP saat ini tengah berlangsung dengan total sebanyak tujuh juta keping. Blanko yang tujuh juta ini nantinya akan tersedia pada minggu ketiga Maret 2017.

“Dengan adanya proses lelang sebanyak tujuh juta blanko ini, masyarakat yang telah melakukan perekaman dan berstatus Print Ready Record (PRR) akan segera dapat dicetak dan langsung diserahkan kepada masyarakat,” ujar Zudan.

BACA JUGA : Mendagri Minta Maaf Blanko E-KTP Belum Juga Tersedia

Zudan menambahkan, ada terdapat sebanyak 4,5 juta jiwa penduduk Indonesia yang saat ini telah merekam data yang berstatus PRR.

Dalam hal ini pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak mengenal yang namanya pembatalan lelang blanko E-KTP namun yang terjadi terang Zudan adalah gagal lelang. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan yang tidak memenuhi syarat.

“Dirjen Dukcapil tidak pernah melakukan pembatalan lelang apalagi diberitakan sampai membatalkan tiga kali, yang terjadi sebenarnya adalah gagal lelang,” ungkap Zudan.

Kegagalan dalam proses lelang ini disebabkan karena memang adanya perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Saat ini Kemendagri telah membayar secara penuh kontrak proyek E-KTP kepada konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Sampai saat ini, Kemendagri juga memastikan sistem administrasi data kependudukan berjalan dengan baik.

Pemerintah juga telah menjamin keamanan keseluruhan data kependudukan Indonesia dalam server database.

“Data penduduk Indonesia keseluruhan tersimpan aman dalam server database yang berlokasi di Medan Merdeka Utara untuk E-KTP dan di Kalibata untuk pelayanan SIAK serta DRC Batam untuk memback up data E-KTP dan data seluruh penduduk Indonesia,” jelas Zudan.(Humas Puspen Kemendagri/bnc)