Awasi Obat dan Makanan Desa, Kemendes PDTT Lakukan MoU dengan BPOM

 

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) di Jakarta, baru-baru ini. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di bidang obat dan makanan.

"Masyarakat desa lebih banyak mengkonsumsi jamu-jamuan daripada obat yang prosesnya begitu ketat, dan banyak jamu tradisional yang mungkin tidak mendapatkan legalitas dari BPOM. Dalam hal inilah peran BPOM untuk melakukan pengawasan obat-obatan," ujarnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendesa.go.id, Rabu (01/03/2017).
 
Salah satu permasalahan lagi, lanjutnya, adalah narkotika yang juga tidak kalah serius. Tidak hanya di desa namun juga perkotaan.

"Bahkan tisu bisa dimasukkan ke air dan diminum. Bisa jadi narkoba yang lebih bahaya dari sabu. Nah ini peran BPOM," ujarnya.
 
Menurutnya, komponen yang paling penting untuk meningkatkan SDM adalah kualitas makanan yang dikonsumsi. Sehingga untuk memberikan pengawasan dan pemahaman terkait obat dan makanan di desa, ia menawarkan sebanyak 30.000 pendamping desa untuk diberdayakan.  
 
"Kami (Kemendes PDTT) menawarkan kepada BPOM 30.000 pendamping desa, yang juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan tentang bahan makanan yang sehat dan pengolahan makanan yang sehat. Mudah-mudahan dengan pengawasan makanan yang baik, makanan kita baik, SDM kita menjadi baik. Tantangan kita banyak, salah satunya mengurangi kekurangan gizi di masa balita," ujarnya.
 
Menteri Eko mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Di mana Indonesia adalah negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia, negara dengan populasi nomor 4 di dunia, dan akan mendapatkan bonus demografi yakni akan meningkatnya angkatan kerja dari 47 persen menjadi 67 persen. Selanjutnya, Indonesia juga negara dengan suku adat yang sangat besar, yakni dari 5000 suku adat dunia, dan 1200 diantaranya ada di Indonesia.
 
"Kita memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tentunya semua potensi ini hanya hitungan matematik kalau SDM kita tidak memenuhi. Jika kita bicara tentang SDM, tentunya tidak lepas dari makanan yang masuk ke masyarakat kita. Sumber daya yang berkualitas adalah jika makanan yang masuk terjamin," ujarnya.
 
Terkait hal tersebut, Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito, mengatakan, MoU yang dilakukan dengan Kemendes PDTT tersebut adalah upaya memperluas kemitraan, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat desa di bidang obat dan pangan. Ia menyadari, untuk melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan secara maksimal, diperlukan kerjasama dengan berbagai elemen dan instansi. 
 
"Ini juga bentuk komitmen BPOM untuk membangun UMKM yang kuat. Menciptakan daya saing yang kuat juga perlu diberikan pendampingan agar bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan," ujarnya.(bnc)