Pentingnya Memahami Kebebasan dalam Alam Demokrasi

 

JAKARTA – Kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi dijamin oleh undang-undang. Tetapi orang tidak dapat berlaku sebebas-bebasnya, karena kebebasan setiap individu, dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh individu yang lain.

Dalam diskusi bertema ‘Kebebasan Demokrasi Kebablasan’ yang digelar Populi Center dan Radio Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, para narasumber mengulas pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sebuah forum pelantikan pengurus Partai Hanura di Sentul, Bogor, Rabu (22/02/2017) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan.

Alois Wisnuhardana, Tenaga Ahli Kedeputian Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi sekaligus Head of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden menyatakan, pernyataan Presiden itu harus dipahami dalam konteks yang sudah disampaikan Presiden dalam kesempatan tersebut, yakni praktik-praktik ekspresi yang muncul di ruang publik, seperti banyaknya berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan sebagainya.

“Dalam konteks itulah pernyatan Presiden bahwa demokrasi kita kebablasan itu relevan dengan kondisi sosial politik kita sekarang,” ujar Alois Wisnuhardana, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Minggu (26/02/2017).

 

Hamid Basyaib, kolumnis dan intelektual Islam, berpendapat, sebagai sebuah sistem nilai, demokrasi itu tidak pernah kebablasan. Tidak pernah surplus. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sistem demokrasi itu dijalankan di dalam praktik bernegara. Semua persoalan tersebut, menurut Hamid, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi informasi yang bernama internet, dengan segala macam produk turunannya, termasuk media sosial.

“Kita itu hampir 40 tahun tidak pernah hidup dalam sistem demokrasi. Kemudian, ketika kita mendapatkannya, bersamaan dengan itu datanglah teknologi yang bernama internet itu dan mengubah segala kehidupan, termasuk dalam demokrasi,” kata Hamid.

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dan pakar hukum, pernyatan Presiden tersebut adalah hal yang wajar. “Konteks yang ingin disampaikan Presiden adalah bahwa kebebasan harus dikontrol dengan hukum,” kata Jimly.

Oleh karena itu, tambah Jimly, penting untuk memperkuat lembaga-lembaga negara, dan melakukan penegakan hukum yang adil, sehingga setiap ekspresi atas kebebasan tidak menimbulkan dampak, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi.

Jimly menegaskan, "Ada kesempatan untuk memperbaiki kalau ada yang kurang tepat.” Ia melanjutkan bahwa kritik Presiden tentang demokrasi kita ini kebablasan adalah wajar. Jimly menganggapnya positif, dan justru menjadi momentum bagi Pemerintah untuk membuat formula perbaikannya.(bnc)