DPRD Kaltim Siap Perjuangkan DBH

 

SAMARINDA – DPRD Provinsi Kaltim siap menjadi inisiator memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merevisi UU Nomor 33/2004 menjadi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim M Syahrun disela-sela hearing dengan bersama Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu (GMKB) dalam rangka pemaparan revisi Undang-Undang Nomor 33/2004 di kantor DPRD Kaltim, Rabu (22/02/2017) lalu.

BACA JUGA : Hetifah Optimis Ketua Baru Banggar DPR RI Bisa Perjuangkan Daerah

Setelah menggelar hearing, DPRD Kaltim rencananya juga akan menggelar rapat koordinasi daerah dalam rangka revisi UU Nomor 33/2004, khusus pasal dana bagi hasil migas untuk daerah penghasil dan daerah pengelola migas. Kemudian disusul dengan rapat koordinasi nasional dengan agenda yang sama.

BACA JUGA : DAU dan DAK Harus Adil

“Namun perjuangan ini tidak semata-mata hanya dilakukan DPRD Kaltim, seluruh pihak harus terlibat dan mendukung gerakan ini. Salah satunya seperti pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, GMKB, tokoh masyarakat dan akademisi,” tuturnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Jumat (24/02/2017).

Menurutnya, keterlibatan semua pihak merupakan hal yang penting. Karena tujuan dari memperjuangkan DBH ini adalah untuk meningkatkan postur APBD Kaltim dan Kabupaten/Kota, yang beberapa tahun belakangan mengalami defisit.

BACA JUGA : DBH Menyusut, Komisi II DPRD Kaltim Usul Koreksi Perpres dan PMK

“Dengan perjuangan mengawal revisi UU Nomor 33/2004, Kaltim memiliki peluang meningkatkan APBD. Semoga perjuangan ini berhasil, dan kondisi keuangan APBD kita bisa kembali meningkat,” harapnya.(hms3/bnc)