Mendagri Minta Daerah Tekan Angka Kemiskinan

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan salah satu masalah yang masih dihadapi bangsa Indonesia saat ini yakni masalah ketimpangan sosial. Mendagri selalu mengingatkan daerah baik dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga desa dan kelurahan untuk menekan angka kemiskinan dan juga pengangguran.

Masing-masing daerah menurut Tjahjo harus memperhatikan setiap program yang menjadi kebijakan politik dan pembangunan yang ada di daerah. Dia menegaskan untuk fokus terhadap kebijakan yang akan dibuat.

“Semua program-program itu di daerah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, menekan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan maka ketimpangan-ketimpangan ini akan bisa diatasi,” ungkap Mendagri dalam sambutannya di Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Hotel Borobudur Jakarta, belum lama ini, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Kamis (23/02/2017).

BACA JUGA : Atasi Ketimpangan Sosial, Ini Program Pemerintah

Mendagri juga mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan politik pembangunan pemerintah pusat dan juga melaksanakan apa yang telah menjadi janji politik kampanye saat pilkada.

“Seorang kepala daerah harus menjabarkan apa yang menjadi janji politik kampanye pilkada,” imbau Tjahjo.

Selama 71 tahun Indonesia merdeka, terkait dengan papan, pangan, dan sandang dia menilai baru sandang yang mungkin sudah selesai.

“Dari sandang mahal, sandang bekas, sandang murah, semuanya ada,” tutur dia.

BACA JUGA : Bank Wakaf, Upaya Atasi Ketimpangan Sosial

Dalam mengambil sebuah keputusan, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk memahami masalah perencanaan anggaran. Mendagri menilai perencanaan anggaran adalah area utama rawannya korupsi.

“Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memonitor daerah-daerah, baik yang fokus di Provinsi Aceh, Papua, Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya,” tutur Mendagri.

Guna mewujudkan efektivitas pembangunan, Mendagri juga meminta pejabat daerah untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan semua lembaga dan instansi terkait.(Humas Puspen Kemendagri/bnc)