Metode Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisman Dipertanyakan

 

YOGYAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengaku pihaknya cukup mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tetapi, dirinya mempertanyakan metode penghitungan yang dilakukan Kemenpar dalam menghitung jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) pada tahun 2016.

“Karena data kunjungan yang dirilis Kemenpar berbeda dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya kepada Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/02/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (22/02/2017).

Ia mencatat, selama tahun 2016 data yang dikeluarkan Kemenpar sebanyak 12.028 juta wisman. Sementara data yang dikeluarkan BPS sebanyak 11,502 juta wisman diperiode yang sama. Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam penghitungannya.

Sutan menegaskan, perbedaan penghitungan ini harus segera diselesaikan. Karena dengan rujukan data yang tepat, perencanaan program kepariwisataan termasuk evaluasi dapat lebih akurat, dan program yang disusun lebih tepat.

“Jangan nanti DPR menyepakati program berdasarkan data dan informasi yang salah, apalagi data ini berkaitan dengan besaran anggaran yang akan disahkan nantinya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta, pemerintah jangan hanya mengambil data orang asing yang keluar masuk di tiap bandara atau pelabuhan. Karena orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, belum tentu dikategorikan wisman yang mendatangkan devisa.

“Jadi harus dipilah mana yang pekerja asing yang mencari uang di Indonesia dan mana para wisman yang akan membawa dolar ke sini,” ujarnya.

Menurutnya, metode penghitungan yang membedakan motif dan tujuan orang asing ini juga berlaku di semua negara. Sebagai contoh Malaysia, yang menurut data dari imigrasi mereka dikunjungi hampir 34 juta orang asing selama 2016. Tetapi yang dikategorikan wisman hanya 20 juta orang asing.

“Koreksi DPR ini dimaksudkan agar kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi X terbiasa menggunakan data yang relevan, bahwa data yang valid nantinya bisa menjadi rujukan data capaian kunjungan wisman ke Indonesia.,” pungkasnya.(azk,sc/bnc)