Penyusunan Buku Pendidikan Anak Harus Menjunjung Nilai Budaya Indonesia

 

JAKARTA – Potongan halaman buku cerita berjudul ‘Cerita Aku Belajar Mengendalikan Diri’ dalam seri ‘Aku Bisa Melindungi Diri’ yang dinilai mengandung konten dewasa, marak beredar di tengah masyarakat pada Senin (20/02/2017). Dalam beberapa cuplikan halaman buku itu, terlihat ilustrasi anak kecil tengah berbaring sembari memeluk guling dan menceritakan pengalaman yang dianggap tak pantas untuk dikonsumsi anak-anak.

Menanggapi buku yang mengandung pendidikan seks untuk anak terbitan Tiga Serangkai itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, mungkin penulisan dan penyusunan buku itu didasari niat baik untuk memberikan bantuan pada orangtua terkait pendidikan seksual.

“Namun, materi pendidikan seks sejak dini kepada anak harus didukung juga oleh segi kepantasan publikasinya dari sisi nilai-nilai budaya yang dijunjung masyarakat Indonesia,” kata Sutan, saat dihubungi Parlementaria melalui sambungan telepon, Selasa (21/02/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Sutan memaparkan, terkait sisi materi, penyusunan dan penulisan buku pendidikan seks seharusnya melibatkan minimal tiga keahlian, yaitu pedagogi (pendidikan), psikologi, dan ahli kesehatan. Bahkan jika diperlukan bisa melibatkan ahli teologi untuk melihat bagaimana pandangan masing-masing agama terkait materi buku.

“Sisi penggunaan bahasa juga memegang peran penting, karena jika disusun dengan tata bahasa yang sepotong-potong atau parsial justru akan menimbulkan pemahaman yang salah di masyarakat,” imbuh Sutan.

Menurut Sutan, editorial penerbit menjadi kunci untuk menimbang kembali penyajian buku dari sisi kebahasaan, visualisasi, dan dampak jika buku tidak dibaca secara utuh. Buku-buku yang memuat pendidikan seks perlu mencantumkan jenjang usia peruntukan buku dan peringatan bagi orangtua yang mendampingi untuk membaca (disclaimer).

“Hal-hal yang menjadi panduan harus sudah tercantum di dalam sampul buku. Buku-buku dengan konten sensitif seperti ini dapat terlebih dahulu diujicobakan pada lingkup terbatas untuk mendapatkan respons dari pengguna buku, termasuk orangtua dan guru,” imbuh Sutan.

Namun di satu sisi, ia mengapresiasi respons cepat dari penulis yang melakukan klarifikasi dan juga penerbit yang menarik buku dari peredaran, perlu dihargai sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Walaupun demikian, penulis dan penerbit sebaiknya secara bersama-sama memberikan klarifikasi atau permohonan maaf sehingga tidak terlihat bertindak masing-masing sebagai pembelaan diri.

“Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan latar belakang penerbitan buku tersebut dan upaya-upaya penulis-penerbit mengatasi krisis tersebut. Semoga hal ini menjadi pembelajaran untuk ke depannya,” dorong Sutan.

Peristiwa demi peristiwa kurang baik yang terus terjadi dalam dunia perbukuan Indonesia, seharusnya memberikan pelajaran bahwa persoalan buku harus didukung sebuah sistem yang menggerakkan ekosistem perbukuan ke arah positif serta berkelanjutan. Pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus turun tangan dan bertanggug jawab terhadap pembinaan dan pengembangan para pelaku perbukuan, termasuk penerbit.

“Karena itu, UU Sistem Perbukuan sudah mendesak untuk diundangkan dan diterapkan di semua jenis buku seperti yang disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dengan buku tersebut,” jelas Sutan, yang juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk).

Untuk itu, sebuah lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terkait dengan dunia perbukuan juga perlu segera dibentuk sebagai amanat yang tercantum di dalam RUU Sistem Perbukuan. Pemerintah dapat didorong menyusun dan menerbitkan buku nonteks terkait pendidikan seks untuk anak sejak dini sehingga dapat menjadi buku acuan dan contoh bagi para penulis serta penerbit di Indonesia.

“Dengan demikian, sebuah buku pendidikan seks untuk anak usia dini tidak serta-merta dapat diterbitkan dengan alasan kreativitas, terobosan, ataupun sebuah fenomena modernitas tanpa mempertimbangkan banyak hal,” tutupnya sembari mengatakan bahwa saat ini RUU Sisbuk sedang menjalani uji publik di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Sementara itu, dalam laman Facebook-nya, Penerbit Tiga Serangkai menyatakan, buku cerita berjudul Aku Belajar Mengendalikan Diri dalam Seri Aku Bisa Melindungi Diri, pihaknya berkeinginan membantu orang tua menjelaskan pada anak-anak tentang pentingnya melindungi diri dari orang-orang yang berniat tidak terpuji terhadap mereka, membekali anak cara melindungi diri dari ancaman penyakit dan kejahatan seksual, juga pengetahuan dasar seksual yang penting untuk diketahui anak sejak dini.

Penerbit mengangkat materi “masturbasi” dalam salah satu cerita karena berawal dari adanya fenomena anak yang mendapatkan keasyikan saat menyentuh, memegang, atau bahkan memainkan kemaluannya. Hal “negatif” ini sudah umum dijumpai. Beberapa orang menamakan aktivitas memainkan kemaluan ini dengan sebutan masturbasi. Sebenarnya, perilaku pada anak tersebut belumlah layak disebut masturbasi karena makna masturbasi adalah proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin atau stimulasi organ seks oleh diri sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, buku ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan kepada anak bahwa perbuatan tersebut, memainkan kemaluannya, tidak sepantasnya dilakukan dan memiliki risiko kesehatan. Tentu target buku ini lebih diutamakan kepada para orang tua yang merasa anaknya juga melakukan hal tersebut. Namun, tetap ada baiknya jika buku ini juga dibaca oleh orang tua dan anak pada umumnya sebagai pengetahuan yang bermanfaat sebagai bentuk upaya pencegahan.

Namun penerbit melihat bahwa sebagian masyarakat mungkin belum siap untuk menerima pendidikan seksual sejak usia dini. Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab, buku tersebut sudah ditarik dari peredarannya dari toko buku umum sejak Desember 2016, tak lama setelah buku itu terbit. Namun sayang, ternyata masih ada yang menjualnya di toko online.

Di sisi lain, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am mendorong DPR dan Presiden Joko Widodo merealisasi Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional. Asrorun berpendapat regulasi tersebut dapat menjamin kualitas buku-buku yang beredar di pasaran.(sf, sc/bnc)