Jangan Sampai Ada Persepsi “Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam ke Ulama

 

JAKARTA – Anggota Komisi III, Abu Bakar Al Habsy mengapresiasi langkah aksi massa yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima perwakilan FUI di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (21/02/2017).

“Kami mengapresiasi langkah FUI untuk menyampaikan aspirasi ke DPR RI, karena memang ini rumah rakyat dan wakil rakyat. Saya memahami FUI, karena setiap kasus penistaan agama selalu ditangkap, tapi berbeda dengan ini, terdakwa penista agama namun tidak ditangkap. Hal inilah yang menjadikan ‘permasalahan’,” jelas Abu Bakar sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Selasa (21/02/2017).

Di sini, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, publik melihat telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, dan itu sangat nampak. Habib Rizieq dikenai berbagai perkara, ustad Bachtiar Nasir dikenai TPPU (tindak pidana pencucian uang). Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada Ahok, kenapa dana miliaran rupiah yang digunakan untuk mendukung Ahok tidak diperiksa. Hal ini tentu menimbulkan persepsi tersendiri dari publik. Dimana kalau Ahok selalu benar terus, sementara Habib Rizieq dan ulama selalu salah terus.

“Kita negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Jangan sampai ada persepsi di masyarakat bahwa Hukum Tumpul ke Ahok, Tajam Ke Ulama. Kalau sampai itu terjadi, bahaya sekali. Meski demikian sebagaimana dikatakan tadi bahwa kami sudah berbuat maksimal dengan melakukan hak angket. Namun sejauh ini masih sembilan puluh orang, dan itu tergantung dalam sidang paripurna mendatang. Kita sudah berbuat, tapi Allah SWT juga yang menentukan. Untuk tuntutan penegakan hukum, kami Komisi III akan tetap menyalurkan aspirasi tersebut ke Polri dalam rapat kerja mendatang,” pungkas Al Habsy.

Senada dengan Al Habsy, Muhamad Syafi’i juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi hukum saat ini. Begitupun dengan ungkapan tidak adanya kriminalisasi terhadap ulama. Pemerkosaan hukum tidak boleh terjadi di negeri ini. Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Romo ini juga berharap agar FUI juga membantu pihaknya dalam menyebarkan hak angket, yakni lewat cara meloby fraksi-fraksi dan anggota yang belum menandatangani hak angket tersebut. Agar perjuangan empat fraksi sebelumnya yang menginisiasi hak angket berbuah hasil.(ayu, sc/bnc)