Penanganan Kerugian Negara Tak Selayaknya Merugikan

 

JAKARTA – Dalam ranah penegakan hukum yang berdampak pada kerugian negara, sering kali ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, pada setiap rapat kerja dengan Kejagung dan KPK, DPR selalu mengevaluasi kinerja lembaga penegakan hukum ini, serta mempertanyakan bagaimana kerugian negara bisa kembali.

"Kerugian negara adalah domain Kejaksaan dan KPK. Tugas DPR selalu mempertanyakan, setiap ada rapat dengan Kejaksaan dan KPK bagaimana persoalan pengembalian uang negara, kerugian uang negara tersebut," ungkap Taufiqulhadi saat Workshop BKD dengan tema 'Penentuan Perhitungan dan Penetapan Kerugian Keuangan Negara' di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Saat acara diskusi tersebut, dia juga menyayangkan prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan KPK yang terlalu banyak memakan anggaran. Bahkan di beberapa kasus sering kali biaya penelusuran bukti lebih besar daripada dampak kerugian negara.

"Ada yang sampai menghitung itu Rp400 juta. Jadi habis uang terlalu besar untuk sebuah kasus. Sementara pengembalian uang negara tidak terlalu besar," keluhnya.

Menurutnya, penanganan kerugian negara tak selayaknya merugikan anggaran negara. Misalnya banyaknya pembiayaan KPK pada penanganan sebuah kasus ada di penyadapan. Jika dibandingkan yang terjadi di beberapa kasus, biaya penanganan perkara dengan kerugian negara dan pengembaliannya tidak sebanding. Persoalan ini yang menjadi kritik kepada KPK. Dia menilai penanganan kasus pada Kejaksaan lebih efektif.

"Kejaksaan lebih efektif, kasus yang diselesaikan kejaksaan menggunakan dana yang sangat rendah, dengan anggaran yang sangat rendah," paparnya.

Dalam diskusi tersebut turut mengundang Kadit Kunsultasi Hukum Keuangan Negara Tri Heriadi dan Kasudit Kepanitraan Kerugian Negara Daerah Supriyono Hadi. Saat dialog diungkapkan, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta dengan pelaksanaan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Seperti APBN, APBD, BUMN, BUMD, BI, BLU, lembaga atau badan lain yang mengelola keungan negara. (eko, sc/bnc)