Keterwakilan Perempuan dalam Politik Jangan Jalan di Tempat

 

JAKARTA - Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenkeu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/2017). Dalam raker itu, Pansus memaparkan ada 15 cluster isu dalam RUU Pemilu.

15 cluster isu itu adalah asas Pemilu; sistem Pemilu DPR dan DPD; jumlah kursi anggota DPR, alokasi kursi dan daerah pemilihan DPR; persyaratan Parpol peserta Pemilu; rekapitulasi suara; ambang batas parlemen; pemilihan presiden dan wakil presiden; penyelenggara Pemilu; sentra penegakan hukum Pemilu; sengketa proses Pemilu; kampanye dan politik uang; perselisihan kepengurusan Parpol; sengketa hasil Pemilu; serta hari pelaksanaan Pemilu.

Dalam raker tersebut, Anggota Pansus Hetifah Sjaifudian menambahkan, satu isu krusial yaitu keterwakilan perempuan. Menurutnya, isu keterwakilan perempuan 'jalan di tempat'. Oleh sebab itu, Hetifah menyampaikan kepada Pemerintah agar isu keterwakilan perempuan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Kami sudah mendapat masukan dari berbagai komunitas perempuan dan juga anggota Pansus seperti sistem ‘Blocking Seat’ atau ‘Reserve Seat’. Kami harap agar isu ini dimasukkan dalam daftar isu strategis yang disusun dan akan dibahas Pansus bersama Pemerintah”, ujar Hetifah, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Rabu (15/02/2017).

Anggota Pansus lainnya juga menambahkan, tahapan Pemilu sebagai isu krusial. Raker tersebut akhirnya menyepakati ada 17 isu krusial. Meski demikian, Pansus dan Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang terus berkembang.(hs,mp/bnc)