Keberagaman adalah Esensi Indonesia

 

JAKARTA – Keberagaman adalah esensi Indonesia. Aku, kamu dan kita memang berbeda, tetapi kita adalah Indonesia.

“Namun, cara mewujudkannya ke dalam tatanan kehidupan sosial yang damai dan berkesejahteraan bukanlah tanpa tantangan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat menyampaikan pidato pembuka dalam ‘Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017’ di Museum Nasional, bru-baru ini, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Minggu (12/02/2017).

‘Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017’, sebuah forum ilmiah tahunan yang digelar Forum Kajian Antropologi Indonesia, tahun ini mengangkat tema ‘Kemajemukan dan Keadilan’, mengangkat bagaimana kemajemukan diteropong dalam kesinambungan sejarah serta konteks sosialnya.

Teten Masduki menyampaikan pidato pengantar yang disampaikan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid. Pembicara lain yakni Herawati Sudoyo dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan topik ‘Asal Usul Keanekaragaman Manusia’. Yudi Latif dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia membawakan tema ‘Pancasila: Ideologi Inklusif bagi Kemajemukan Indonesia’ serta Geger Riyanto dari Forum Kajian Antropologi Indonesia dengan kajian ‘Kesenjangan dan Kebencian dalam Relasi antar-kelompok di Indonesia’.

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, pemerintah sudah sejak lama menyadari bahwa mengurus negara-bangsa yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau, rumah bagi 300 lebih kelompok etnik, 700-ribuan bahasa dan dialek, dan 6 kelompok agama serta penghayat kepercayaan ini tidaklah mudah.

Masing-masing ras, etnik, agama, kepercayaan, kelas sosial, pandangan politik, dan gender yang berbeda itu, seringkali dilekati ciri-ciri atau stereotipe tertentu, yang sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial.

“Dalam peristiwa politik atau perebutan kekuasaan, konstruksi identitas ini rawan dipolitisasi dengan cara menempatkan mereka yang dianggap berbeda sebagai ‘orang lain’, yang berdampak terjadinya pembedaan, pembatasan, pengucilan kepada kelompok tertentu agar dia tersingkir dari proses politik,” urai Teten.

Ia mengingatkan, saat ini demokrasi kita diuji dengan peredaran hoax atau fitnah yang pada hakekatnya adalah ujaran kebencian. Kebebasan dalam demokrasi disalahartikan sebagai kebebasan berpendapat yang dijamin norma-norma hukum. Padahal pada kenyataannya ujaran kebencian ini adalah ‘kebablasan berpendapat’, yang justru mencederai demokrasi.

“Ini jelas sebuah tantangan yang tidak kecil bagi Bangsa Indonesia pada umumnya, dan pemerintah pada khususnya,” tekan Teten.

Ditegaskan, bagi Pemerintah, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan penegakan hukum yang tegas dan berani dalam memotong akar budaya dan ujaran kebencian yang telah mengganggu harmoni kehidupan kita sebagai suatu bangsa. Di dalamnya bisa saja termasuk melakukan kajian kembali atas beberapa instrumen hukum yang diduga masih bertentangan dengan esensi hak asasi manusia dan atau realitas keberagaman budaya di Indonesia, serta melihat pula kemungkinan untuk merumuskan hukum yang melarang segala macam bentuk budaya kebencian dan ujaran kebencian.

“Untuk tetap mempertahankan persatuan dan keutuhan, dan menjamin keberagaman, dalam bingkai demokrasi dan Pancasila, maka setiap ujaran kebencian, provokasi yang bertujuan diskriminasi, dan memecah belah bangsa, haruslah ada hukumnya,” kata Teten lugas.(bnc)