E-KTP Bisa Potong Mata Rantai TKI Ilegal

 

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sekaligus Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengatakan, tidak adanya basis data kependudukan yang integral dan terdigitalisasi merupakan pangkal berbagai permasalahan TKI, mulai dari sistem penempatan hingga pengiriman TKI yang disinyalir mengarah pada perdagangan manusia.

“Jika rakyat tidak punya identitas yang baku atau digital, maka rakyat akan mudah diperjualbelikan sebagai barang dalam pasar tenaga kerja", sergah Fahri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Institusi yang terkait langsung dengan penempatan TKI di luar negeri, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (08/02/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Menurutnya, basis data yang saling terintegrasi dapat memotong mata rantai permasalahan TKI ilegal atau undocumented. Selain itu, permasalahan yang krusial dalam penempatan TKI harus terakomodir dalam revisi UU PPTKILN (Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri). Terutama, pembenahan sistem terdigitalisasi sehingga data-data calon TKI maupun data TKI yang berada di luar negeri dapat terpantau secara real dan updated.

Namun, sambungnya, konsep digital identity atau e-KTP yang semestinya menjadi pemecah masalah ternyata belum terlaksana dengan baik. Dampaknya, proses perekrutan calon TKI terindikasi banyak menyalahi prosedur dan standar kualifikasi calon TKI.

Dalam perekrutan dan penempatan, lanjutnya, TKI semata-mata hanya dipandang sebagai objek dan tidak diperlakukan sebagai subjek manusia Indonesia yang bermartabat. Identitas calon TKI mudah sekali diakali bahkan dipalsukan.

Pelaku bisnis pengiriman TKI, baik yang legal maupun tidak legal, menganggap biaya identifikasi dan kualifikasi TKI terlalu mahal dan mereka harus saling bersaing menekan biaya ini. Akhirnya, muncul problem TKI di negara penempatan, baik masalah keterampilan yang di bawah standar maupun TKI ilegal (undocumented workers) yang mengarah pada perdagangan manusia.

Di sisi lain, banyak pihak yang diuntungkan dari TKI illegal atau unprosedural, khususnya di Malaysia. Berdasarkan data dari BNP2TKI, dari sekitar 2,5 juta buruh migran ilegal di Malaysia, separuhnya berasal dari Indonesia.

Ia menilai, kelemahan tersebut menjadi big business bagi pelaku penempatan TKI illegal.

“Disinilah muncul lahan pelaku bisnis yang mengambil peluang dalam mengurus dokumen kepulangan TKI,” ungkapnya.

“Bisnis ini tentu menjadi sumber masalah baru yang dihadapi oleh TKI kita. Karena selain TKI dipungut biaya yang tidak standar, juga dihadapkan pada resiko yang tidak terjamin. Tenggelamnya kapal yang mengangkut TKI di perairan Batam yang menewaskan 47 TKI beberapa bulan belakangan ini menjadi salah satu bukti nyata praktek pengiriman TKI ilegal ini,” tandas Fahri.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Konsulat Jenderal Hongkong, Sestama BNP2TKI (eks Wakil Dubes RI untuk Malaysia), Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan LSM Lingkar Aku Cinta Indonesia (LACI).(ann,mp/bnc)