Lubang Tambang Kaltim Jadi Perhatian Pemerintah Pusat

 

JAKARTA – Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengadakan rapat koordinasi terkait Tindak Lanjut Penanganan Lubang Tambang Kalimantan Timur di Ruang Rapat Sembodro, Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (01/02/2017).

Rapat ini merupakan tindaklanjut dari pengaduan warga ke Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian II, dan kemudian adanya surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Presiden, terkait penanganan lubang bekas tambang yang bermasalah hingga menyebabkan hilangnya nyawa 21 anak di seluruh wilayah Kalimantan Timur dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun (2011-2015).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas Brigjen (Pol) Yanto Tarah, dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait baik tingkat pusat maupun daerah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Direktur Teknik & Lingkungan Minerba), POLRI, Polres Kutai Kartanegara, Polda Kaltim, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur, dan perwakilan anggota Komisi Reklamasi Prov. Kalimantan Timur. Dari Kantor Staf Presiden hadir pula perwakilan dari Kedeputian II (Abetnego Tarigan, Tiur Atmomihardjo, dan Anne Aprina Priskila).

Masing-masing peserta rapat menyampaikan paparan mengenai kemajuan proses penanganan kasus, termasuk kendala yang dihadapi. Agenda pembahasan berkisar pada perkembangan penanganan masalah kasus korban anak meninggal di lubang bekas tambang hingga saat ini pada masing-masing instansi terkait (Pemda, Kementerian ESDM, Polri, Kementerian LHK), proses penegakan hukum yang telah dilakukan, dan sejauh mana pengawasan terhadap lokasi bekas tambang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Saat ini tercatat ada 1.400 Izin Usaha Produksi Batubara dan 30 PKP2B dengan luasan kurang lebih 5.134.272,51 hektar yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Dari total tersebut, Pemprov berhasil mendata ada 632 lubang bekas tambang yang harus dipikirkan serius penanganannya.

Gubernur Kalimantan Timur juga telah membentuk Komisi Reklamasi dan Pasca Tambang yang sudah mulai bekerja sejak Mei 2016. Komisi ini telah memasang sebanyak 459 buah tanda batas di lubang bekas tambang. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam hal pencegahan jatuhnya korban baru dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan. Dari segi penegakan hukum, tercatat 16 kasus yang ditangani oleh pihak Polda Kaltim. Saat ini dua dari kasus itu sudah masuk ke tahap II (P-21).

“Dari data dan permasalahan yang dipaparkan, forum setuju untuk melakukan pengawasan bersama secara efektif di bawah koordinasi Kemenko Polhukam,” tegas Tenaga Ahli Kedeputian II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Rabu (08/02/2017).(bnc)