Alih Status PTS ke PTN Masih Sisakan Persoalan

 

BATAM – Alih status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalnya status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan PTS yang dinegerikan, hingga pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) PTN baru masih sangat memperhatikan.

“Memang masih ada kendala yang menjadi perhatian kita, mengenai keuangan dan kesetaraan jabatan dosen yang sedang diproses, namun secara prinsip dalam konteks alih status dari PTS ke PTN relatif sudah berjalan dengan baik,” ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat tim mengunjungi Politeknik Negeri Batam, baru-baru ini sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Senin (06/02/2017).

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenristek/dikti mengenai permasalahan yang ditemukan Komisi X, termasuk mengenai komposisi perbandingan antara dosen dan tenaga kependidikan.

“Masih belum seimbang antara jumlah dosen dengan tenaga pendidikan lainnya sehingga permasalahan ketersediaan dosen, tenaga kependidikan juga akan menjadi bahan kami saat rapat dengan Kemenristek/dikti,” katanya.

Ia menjelaskan, dosen dan tenaga kependidikan PTN baru memang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10/2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru. Dan dalam penyelenggaraan PTN baru semua menjadi tanggungjawab negara, mulai dari proses pendidikan dan pembelajaran sampai dengan penyediaan sarpras.

Untuk itu, Komisi X akan meminta Kementeristek/dikti sebagai penanggung jawab penyelenggara pendidikan tinggi untuk menyelesaikan permasalahan alih status dosen itu, termasuk menyusun kebijakan program peningkatan sarpras PTN yang lebih transparan dan akuntabel.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X Noor Achmad yang meminta pemerintah konsen terhadap kebijakan alih status PTS menjadi PTN dengan memberikan bimbingan dan dukungan, sebab ia menilai alih status perguruan tinggi mengalami banyak perubahan.

“Karena ada perubahan administratif, pertama bagaimana merubah status para dosen yang tadinya mereka dosen swasta menjadi negeri dan juga masalah sarana prasaran yang harus menjadi perhatian,” katanya.(rnm, sc/bnc)