Mendagri Perlu Adanya Penyempurnaan UU ASN

 

BANGKA BELITUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tengah dikaji oleh DPR.

Mendagri menyebutkan bahwa saat ini pihaknya menerima laporan dari beberapa kepala daerah di mana masih banyak keputusan-keputusan yang dinilai belum konsisten.

"DPR punya inisiatif mengubah UU ASN, diskresi itu ada," ujar Tjahjo di Bangka Belitung, Jumat (03/02/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Minggu (05/02/2017).

BACA JUGA : Komisi II Minta Kementerian PAN-RB Segera Terbitkan PP ASN

Pemerintah belum menyikapi rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Amanat Presiden (Ampres) penunjukkan menteri terkait untuk membahas revisi bersama DPR juga belum terbit.

"Pemerintah belum menerima usulan revisi UU ASN secara resmi dan karena itu Ampres pun belum juga diterbitkan. Nanti bila sudah dikirim, tentu kami akan pelajari dan susun daftar inventarisasi masalah (DIM)," ungkap dia.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memang banyak menerima aspirasi dari asosiasi-asosiasi kepala daerah. Hal itu terkait perlunya revisi UU ASN.

"Prinsipnya untuk lebih menyempurnakan UU ASN, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan situasi kondisi di lapangan yang sedemikian kompleks dan dinamis," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pola lelang jabatan yang ada dan mekanisme rigid selama ini, perlu dievaluasi ulang.

"Dicarikan mekanisme yang lebih pas bagi upaya membangun ASN yang profesional namun tetap memberikan ruang diskresi bagi para kepala daerah. Pemerintah belum dalam posisi menyikapi revisi UU ASN, sebelum draf usul inisiatif DPR kami terima," tegasnya.(Humas puspen kemendagri/beritasatu/bnc)