KPPU Harus Ciptakan Keadilan untuk Pelaku Usaha

 

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) mengamanatkan KPPU menjadi wasit, dan dituntut mampu menciptakan rasa keadilan bagi para pelaku usaha.

"Kita ingin menciptakan wasit yang baik, bukan yang asal-asalan atau yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/01/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Selasa (31/01/2017).

Lebih lanjut, Firman mengumpamakan, jika dalam pertandingan sepakbola seorang wasit bisa membantu pihak tertentu untuk memenangkan pertandingan, namun dalam persaingan usaha hal ini tidak boleh terjadi. Di sisi lain, lanjutnya, Presiden telah berusaha mendatangkan investasi dari berbagai pihak sehingga RUU ini menjadi penting untuk meningkatkan potensi penerimaan negara.

"Pelaku usaha ini nantinya diberikan sebuah kepastian hukum dan rasa keadilan," tutur Firman.

Sementara, terkait dengan usulan memberikan norma baru kepada KPPU untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan, Firman mengatakan kewenangan tersebut akan tetap diberikan kepada Polri sebagai pemegang mandat penuh, sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP.

"KPPU tugasnya menjadi wasit dan sampai pada tahapan untuk melakukan penyidikan, akan kita akan kembalikan kepada kewenangan lembaga yang sudah diatur dalam UU lain, seperti kepolisian. Sehingga jangan sampai UU ini menimbulkan berbagai kontroversi baru, yang akibatnya tujuan pembentukkan UU pun tidak tercapai," katanya.

"Penyidik kita usulkan tetap di polisi, karena itu menjadi kewenangannya. Namun, proses harmonisasi masih berjalan di Panja," tegas Firman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana selaku pengusul mengatakan, prinsipnya penguatan KPPU melalui RUU ini diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif, terutama untuk mendorong hadirnya BUMN yang lebih baik dan efisien.

"Kalau dulu dalam tender itu ada persekongkolan horizontal antara pelaku usaha untuk memenangkan suatu proyek. Tetapi sekarang adalah persengkokolan vertikal, dimana banyak pemilik proyek bekerjasama dengan pelaku usaha untuk memenangkan proyek. Ini yang banyak terjadi di swasta dan BUMN," ungkapnya.(ann/nt/bnc)