Berbagi Pengalaman dari Aksi Kemanusiaan

 

JAKARTA – Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan memasuki wilayah Rakhine hingga Maungdaw, untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya. Tersalurkannya bantuan kemanusiaan ini, tidak lepas dari keberhasilan diplomasi antara Indonesia dengan Myanmar.

Dalam penjelasan yang dikemukakan Direktur Eksekutif Muhammadiyah Disaster Management Centre Rahmawati Husein, terungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah diterima dengan sangat baik oleh Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Bahkan, pemerintah Rakhine membuka sebuah agensi untuk mengantar barang bantuan dari Indonesia kepada warganya.

“Indonesia dinilai sebagai negara yang bisa dipercaya, karena mengutamakan kemanusiaan, kami ingin membantu warga Rohingya tanpa mencampuri isu atau konflik agama yang sedang mereka hadapi,” ungkap Rahmawati dalam diskusi dan sharing pengalaman di Kantor Staf Kepresidenan, Jumat, (26/01/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Minggu (29/01/2017).

Perempuan yang sehari-hari mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengungkapkan, sistem birokrasi negara Myanmar terbilang sulit dan sempat melarang warga negara asing masuk ke wilayahnya. Namun secara perlahan-lahan, lembaga kemanusiaan Indonesia kini telah bebas akses memasuki wilayah Rakhine. Doktor ahli Disaster Management alumni Texas A&M University itu memaparkan, upaya diplomasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri, berdampak baik pada program yang dicanangkan oleh aliansi kemanusiaan Indonesia.

“Selama satu sampai tiga tahun ke depan, kami akan berfokus pada tiga program yaitu kesehatan, pendidikan dan pasar perdamaian. Kalau diplomasi tetap baik nantinya dapat memudahkan kesepakatan dengan Myanmar untuk melaksanakan program-program itu,” papar Rahma yang juga menjadi unsur pengarah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan kepada Myanmar dengan mengirimkan 10 kontainer yang terdiri dari satu kontainer berisi sarung (10 ribu potong), lima kontainer berisi mi instan kuah, tiga kontainer berisi terigu, dan satu kontainer berisi biskuit bayi. Pengiriman bantuan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akhir tahun lalu.

 

Sementara itu, Tomy Hendrajati dari Komite Aliansi Kemanusiaan Indonesia mengatakan keinginannya untuk mendirikan sebuah kantor lembaga bantuan Indonesia dengan bendera merah putih berkibar di Rakhine. Tommy berharap adanya peraturan khusus yang dibuat oleh Presiden dalam rangka membantu warga Rohingnya.

“Saat ini bantuan yang diberikan masih secara personal. Kalau ada peraturan dari pemerintah atau dari Presiden, sangat dimungkinkan semua lembaga bisa ikut membantu,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pendayagunaan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Bersama dengan Rachmawati, Tomy pun telah mengunjungi negara bagian Rakhine di Myanmar, tempat kelompok etnis Rohingya bermukim. Keduanya menceritakan kondisi yang terjadi di Rohingya dalam Forum Group Discussion di Bina Graha, Kantor Staf Presiden.

Rencananya, Kedeputian IV Kantor Staf Presiden bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi akan mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas Islam, aliansi kemanusiaan Indonesia serta mahasiswa, guna mendalami kerjasama yang selama ini telah terbangun antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Rohingya.

“Kami concern (fokus-red) pada penderitaan yang menimpa saudara-saudara kita di Rakhine, karena ini adalah masalah kemanusiaan,” kata Binny Buchori, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden.(bnc)