Tindak Tegas Perusahaan Tak Daftarkan Karyawan

 

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengatakan, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan perlu memberi sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih banyak pekerja yang belum diikutsertakan sebagai peserta, BPJS Ketengakerjaan harus jemput bola, bila perlu beri sanksi tegas bagi perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya,” kata Irma saat RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Sabtu (28/01/2017).

Irma melanjutkan, terutama perusahaan outsourcing, menurut Irma berdasarkan temuannya di lapangan hanya 60 persen saja pekerja di perusahaan outsourcing yang didaftarkan, dan yang usia 50 tahun ke atas tidak didaftarkan sebagai peserta.

“Saya rasa ini tidak adil,” ujarnya.

Untuk itu, Irma meminta BPJS Ketenagakerjaan melakukan Inspeksi Dadakan (sidak) dan memberi penekanan kepada manajemen kalau vendor tidak melaksanakan kewajibannya. Pasalnya, jaminan sosial itu diadakan untuk memberi perlindungan bagi pekerja, maka perusahaan harus mendaftarakan karyawannya menjadi peserta.

“Jaminan sosial adalah salah satu bentuk jaminan untuk melindungi para pekerja, masa kerja yang pendek seperti di perusahaan outsourcing menjadikan para pekerja tidak memiliki kesempatan membayar iuran jangka panjang akibatnya akumulasi jaminan hari tua, dan pensiun tidak cukup untuk hidup layak dikemudian hari,” imbuhnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga, lanjut Irma, harus lebih giat mensosialisasikan program-programnya, sebab kesadaran para pekerja terhadap perlidungan sosial yang terkait keselamatan kerja, perlindungan hari tua masih menjadi tangggung jawab perusahaan, sehingga mereka belum berpikir jaminan hari tua itu bagian dari kesadaran mereka untuk meningkatkan taraf hidup.

“Sosialisasi belum disampaikan, sehingga mereka tidak tahu manfaat yang akan diperoleh ketika mereka harus mengiur BPJS ini,” katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini yang meminta BPJS Ketenagakerjaan memberi sanksi bagi perusahan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan karyawanya kepada BPJS Ketenagkerjaan, agar kehidupan para pekerja ini di hari tua mendapat manfaat dari program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.(rnm/nt/bnc)