Presiden Jokowi : Tindak Tegas Aparat Terlibat Penyelundupan

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan kembali mengenai pemberantasan aksi penyelundupan yang terjadi di tanah air. Ia menekankan, kerugian dari aksi tersebut yang diyakini dapat mengganggu stabilitas industri nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Rabu (25/01/2017), di Kantor Presiden, Jakarta.

"Saya ingin agar aksi di lapangan betul-betul konkret, karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional kita," ujar Presiden Joko Widodo, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi setneg.go.id, Kamis (26/01/2017).

Karena itu, Kepala Negara menginstruksikan agar dibentuk suatu sistem baru yang dapat mencegah atau membatasi ruang gerak penyelundupan. Tak hanya terbatas pada pencegahan, namun juga pengawasan yang dipandang perlu untuk ditingkatkan. Demikian seperti dilansir Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Ruang gerak penyelundupan harus dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif," terangnya.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan aparat di perbatasan untuk meningkatkan kewaspadaan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan praktik penyelundupan.

"Memberikan prioritas pada pengawasan di lapangan khususnya di titik-titik rawan penyelundupan, di wilayah-wilayah yang kita juga sudah ketahui di titik-titik mana," ucap Presiden Joko Widodo.

Menutup arahannya, Presiden meminta seluruh aparat penegak hukum untuk bersama-sama mendukung pemerintah memberantas pelaku penyelundupan secara lebih tegas, konsisten dan berkesinambungan.

"Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan, terutama yang menjadi backing semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tandasnya.(Humas Kemensetneg/bnc)