Anggaran Cegah Kebakaran Dinilai Rawan Korupsi

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, pos keuangan daerah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berpotensi rawan korupsi.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara yang digelar Senin kemarin, Presiden Joko Widodo meminta kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan sistem deteksi dini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, perlu ada alokasi anggaran khusus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurabaya menyatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait keuangan daerah perlu direvisi agar Gubernur dapat menggunakan dana untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Ketika dimintai tanggapan soal revisi Permendagri Nomor 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tjahjo menyatakan akan mempelajari lebih dulu kekurangan dalam peraturan tersebut. Menurutnya, penggunaan dana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan berpotensi dikorupsi.

"Pencegahan itu sumir (singkat, ringkas-red), ya. Yang penting, area rawan korupsi adalah satu masalah pencegahan anggaran, jadi harus hati-hati," kata dia, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Selasa (24/01/2017).

Menurut Tjahjo, akan sulit untuk bisa memprediksi apakah akan terjadi kebakaran pada tahun berikutnya. Pos anggaran awal yang dialokasikan untuk kebakaran hutan, termasuk untuk mencegah kebakaran hutan, sebenarnya dapat dikucurkan secara cepat oleh pemerintah daerah.

"Kalau tidak mampu atau kurang, baru minta pemerintah pusat. Maksudnya Pak Jokowi adalah agar daerah mandiri dulu," ucap Tjahjo.

Meski demikian, dia akan meneliti lebih dulu Permendagri Nomor 21/2011 untuk melihat kekurangan payung hukum itu. Terpenting, menurutnya, begitu ada kebakaran, pemerintah daerah dapat mengucurkan anggarannya pada tahap awal.

Jika kebakaran sudah meluas dan pemerintah daerah tidak sanggup lagi, maka pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar pemerintah pusat dapat menggelontorkan anggaran.

"Akan kami cek dulu. Kalau dianggap payung hukum dari daerah kurang, apanya yang kurang. Setahu saya sudah detil," ucap Tjahjo.(bnc)