Pemegang IUP Wajib Divestasi 51 Persen setelah 10 Tahun Berproduksi

 

JAKARTA – Dengan pertimbangan memberikan manfaat yang optimal bagi negara, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), pemerintah memandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai divestasi saham.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada 11 Januari 2017.

Sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, menurut PP ini, pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 tahun sejak berproduksi, wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia.

Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud, dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut: a. tahun keenam 20 persen, b. tahun ketujuh 30 persen, c. tahun kedelapan 37 persen, d. tahun kesembilan 44 persen, e. tahun kesepuluh 51 persen, dari jumlah seluruh saham.

“Divestasi saham sebagaimana dimaksud dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional,” bunyi Pasal 97 ayat (3) PP ini sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemenkeu.go.id, Selasa (24/01/2017).

PP ini juga menegaskan, pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Selain itu, pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu, diatur dengan Peraturan Menteri.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 11 Januari 2017.(nr/rsa/bnc)