Pembangunan Perbatasan 2017 Fokus pada Fasilitas Publik

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, akan memfokuskan pembangunan fasilitas publik di kawasan perbatasan. Pengerjaan fisik di sejumlah daerah tersebut kini sudah lebih baik, tinggal ditambah peningkatan perekonomiannya.

Mendagri Tjahjo yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, pembangunan kawasan ekonomi di sana akan dikembangkan. Mulai dengan membangun pasar, koperasi, cabang perbankan, termasuk fasilitas kesehatan.

“Tahun ini adalah membangun kawasan ekonomi supaya tumbuh, bangun pasarnya, puskesmas yang bisa rawat inap, koperasi, BUMN ada cabang perbankannya,” kata dia, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Senin (23/01/2017).

Menurut dia, dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), program pembangunan daerah perbatasan berlangsung optimal. Secara fisik perbatasan kini sudah berubah lebih baik, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Secara fisik sudah dikerjakan Kementerian PU dengan baik dua tahun ini, sehingga wajah perbatasan kita sudah ada,” ujar Tjahjo.

Kemudian nantinya pemerintah akan melibatkan unsur TNI dalam meningkatkan pertahanan daerah perbatasan, sehingga seluruh aktivitas ilegal melalui daerah tersebut dapat dipantau serta dilindungi secara maksimal, sehingga tak ada pintu masuk barang ilegal ke NKRI.

“Kuncinya kan pertahanan negara di perbatasan. Jangan sampai narkoba lolos, WNA masuk tanpa kontrol. Banyak jalan tikus di perbatasan untuk peredaran narkoba dan senjata,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan melibatkan unsur TNI dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui swasembada pangan di kawasan perbatasan negara.

"TNI kita juga seharusnya bicara pembangunan, bukan hanya pertahanan negara. Ada di undang-undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan Indonesia," ujar Wiranto.(Puspen Kemendagri/bnc)