Kemendikbud Diminta Tata Ulang Peningkatan Kesejahteraan Guru

 

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menata ulang pembuatan program yang bertujuan mensejahterakan guru, salah satunya sertifikasi. Pasalnya, berdasarkan laporan, program sertifikasi tahun 2016 dengan syarat nilai uji kompetensi yang naik menjadi 80 dari nilai 42, memberatkan para guru.

“Peningkatan batas nilai syarat kelulusan sertifikasi guru menjadi minimal 80 (dari nilai tertinggi 100). Lonjakan penambahan batas nilai ini cukup tinggi, karena sebelumnya batasnya hanya 42. Guru dimanapun akan keberatan mencapai angka tersebut, karena dengan syarat nilai kelulusan 42 saja banyak yang tidak lulus,” kata Dadang disela-sela rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Sabtu (21/01/2017).

Lebihlanjut, ia mengatakan, pihaknya akan mendorong Kemendikbud untuk mengkaji ulang syarat nilai kelulusan program sertifikasi tersebut.

“Kita minta kaji ulang, untuk menentukan berapa sebenarnya nilai yang dianggap realistis,” ungkapnya.

Selain itu, masalah lain adalah syarat mengajar 24 jam yang dinilai memberatkan bagi pengajar mata pelajaran tertentu, misalnya mata pelajaran Bahasa Daerah.

“Mata pelajaran Bahasa Daerah itu kan sedikit, jadi sangat sulit guru mencapai 24 jam mengajar sehingga guru daerah sulit mendapatkan sertifikasi. Misalnya guru bahasa daerah, dia kan mengajar tergantung kebijakan kepala daerah, ketika gubernur tidak mendorong bahasa daerahnya dalam kurikulum, maka nasib mereka menjadi tidak jelas,”ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Kemendikbud untuk membuat roadmap terhadap kesejahteraan guru, sehingga para guru tidak merasa gelisah. Sebab, kesejahteraan merupakan indikator terpenting dalam memajukan pendidikan.

“Memang banyak hal yang harus dibenahi untuk mengangkat kesejahteraan guru, termasuk bagaimana kita meningkatkan, bukan hanya kualitas tetapi juga kuantitasnya. Maka kita minta ada indikator yang jelas dan berkeadilan,” tutupnya.(rnm,mp/bnc)