Sektor Ekonomi, Fokus Pembangunan Perbatasan di 2017

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan di wilayah perbatasan pada 2017 akan berfokus pada sektor ekonomi.

Dengan berkoordinasi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan membangun berbagai sarana pendukung, agar program tersebut berhasil.

"Tahun 2017 ini adalah tahunnya membangun kawasan ekonomi supaya tumbuh. Bangun puskemas yang ada rawat inapnya, koperasi, BUMN ada cabang-cabang perbankan, ATM yang ada di perbatasan, supaya daerahnya hidup," ujar Tjahjo saat rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Kamis (19/01/2017).

Tjahjo mengatakan, semua wilayah perbatasan akan menjadi prioritas pembangunan.

"Mulai dari Sabang, Kepulauan Riau, Entikong, Sebatik, Nunukan, Sulawesi Utara, Sekau, Merauke, Belu, itu semua perbatasan kita dengan negara tetangga," kata Tjahjo.

Selain itu, imbuhnya, aspek pengamanan juga menjadi pertimbangan penting. Nantinya, perlu juga ditingkatkan perangkat-perangkat keamanan negara di wilayah perbatasan.

"Apakah batalyonnya (TNI) ditambah atau ditingkatkan dari korem ke kodam, atau ada tambahan pasukan kostrad atau kopasus di daerah, atau ada rudal dan radarnya untuk memperkuat perbatasan. Supaya terpadu karena harus ada TNI, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, Pemerintah Daerah dan didukung kementerian yang ada," kata Tjahjo.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan, sedianya TNI memang dilibatkan dalam pembangunan.

"TNI kita juga seharusnya bicara pembangunan, bukan hanya pertahanan negara. Ada di Undang-Undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan Indonesia," ujar Wiranto

Selain itu, menurut Wiranto, diikutsertakannya TNI dalam pembangunan daerah perbatasan guna mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa.(bnc)