Presiden Tegaskan Usulan Harus Diterima dan Tak Jadi Kontroversi

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan pandangannya terkait wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Wacana tersebut bergulir jelang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di DPR. Menurut Presiden, setiap RUU yang akan dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada para jurnalis usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Gedung Gatot Soebroto, Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/01/2017).

"Yang paling penting masyarakat semuanya bisa menerima dan tidak menjadi sebuah kontroversi. Yang paling penting itu," ujar Presiden sebagaimana dikutip dari rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi setneg.go.id, Selasa (17/01/2017).

BACA JUGA : Pemerintah Tampung Usul DPR Soal PT 0 Persen

Presiden juga menyampaikan, saat ini RUU Penyelenggaraan Pemilu di DPR masih dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, Presiden meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan pada DPR, agar bekerja dengan maksimal dan sebaik-sebaiknya.

"Proses politik dalam menyusun regulasi untuk Undang-Undang Pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR, ya kita tunggu hasilnya yang ada di sana," imbuhnya.

Presiden pun berharap penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan dalam empat bulan ke depan, guna menghindari dinamika politik yang berkepanjangan.

"Masih dalam proses, saya kira bulan keempat Insya Allah selesai. Nanti akan saya sampaikan pada saatnya," ucapnya.

Untuk diketahui, beberapa fraksi di DPR mengajukan wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden.(Humas Kemensetneg/bnc)