STOP!!! Kriminalisasi Kades

 

GORONTALO – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, kepala desa yang melakukan kesalahan administratif pada penggunaan dana desa, agar tidak dikriminalisasi.

"Kepala Desa yang melakukan kesalahan administratif bukan korupsi, maka tidak boleh dikriminalisasi," ujarnya di Gorontalo, Jumat (13/01/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id.

Menurutnya, pendampingan dan pembinaan adalah langkah tepat bagi kepala desa yang melakukan kesalahan administratif. Makanya, mereka pun harus didorong untuk melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sebab, tujuan pemanfaatan dana desa adalah memberi kesempatan agar masyarakat bisa bekerja dan tidak menjadi miskin.

"Maka desa diharapkan terfokus dalam pengelolaan dana desa, minimal mampu menghasilkan satu produk untuk satu desa," ujarnya.

Ia mengingatkan para kepala desa untuk secara berulang mensosialisasikan adanya dana desa, besarannya, rencana dan penggunaannya serta realisasinya.

"Kepala desa yang tidak melaporkan penggunaan dana desa atau tidak mengumumkan realisasi dana desa kepada masyarakatnya, akan diberi sanksi dengan tidak diberikan anggarannya," jelasnya.

BACA JUGA : Agar Transparan, Kades Wajib Pajang Poster Realisasi Dana Desa

Mengingat keterlibatan masyarakat sangat penting, apalagi sosialisasi dan transparansi melibatkan masyarakat akan mencegah tindakan saling menjatuhkan.

Kunjungan kerja Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di kabupaten yang ada di wilayah utara Provinsi Gorontalo ini, diantaranya meresmikan pemanfaatan sarana air bersih hasil pemanfaatan dana desa di Kecamatan Sumalata Timur, serta melakukan dialog bersama kepala desa di kabupaten tersebut.(kemendagri.go.id/bnc)