Penerapan UU Pemda Jangan Hambat Dunia Pendidikan

 

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, menyesalkan masa transisi penerapan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang tidak diantisipasi jauh-jauh hari oleh Pemprov. Padahal, peraturan ini berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA/SMK) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi.

Dampak dari aturan ini diantaranya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK, serta penggajian guru kini dikelola Pemprov. Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya.

"Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/01/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan undang-undang tersebut, khususnya bagi dunia pendidikan. Dia menyebutkan, penerapan UU Pemda jangan sampai menjadi kendala dan menghambat bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk Panja untuk merespons implikasi penerapannya. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," tandas Anang.

Anang mengatakan, penerapan undang-undang ini memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggung jawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata.

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ungkap Anang.

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan undang-undang itu juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemprov.

"Mulai tahun 2017 ini penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.
 
"Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," tambah Anang mengingatkan.(eko/mp/bnc)