Transparansi, Cara Hindari Penyimpangan Pejabat Daerah

 

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, kalau dirinya selalu mengingatkan kepala daerah sampai kepala desa untuk selalu transparan dalam mengambil kebijakan. Mulai dari masalah anggaran sampai penempatan jabatan.

Pihaknya bersama Itjen Kemendagri memang sudah membangun sinergi dengan pihak penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Supaya lebih transparan, ia terus mendorong daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem elektronik government (e-Gov).

Intinya, kata dia, pengambilan kebijakan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa harus transparan. Sekarang ditambah modus lain yakni masalah mutasi jabatan. Pemerintah pusat sendiri selalu berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah.

“Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada,” ujar Tjahjo sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Minggu (08/01/2017).

Saat ini, salah satu kuncinya ada pada masyarakat. Bagaimana mereka juga bisa proaktif sebagai mata dan telinga aparat penegak hukum. Selain itu, KPK bersama kepolisian juga harus giat lagi dalam menelusuri persoalan tersebut ke depannya.(Puspen Kemendagri/bnc)