Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Tidak Tepat

 

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menilai kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK kurang tepat disaat masyarakat sedang menghadapi tingginya biaya hidup.

“Kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK pada saat ini sepertinya kurang tepat. Karena masyarakat sedang menerima berbagai kenaikan biaya hidup, seperti kenaikan TDL, BBM hingga harga cabai. tentunya kenaikan PNPB kendaraan akan menambah beban biaya hidup masyarakat,” jelasnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Sabtu (07/01/2017).

Ia menjelaskan, kenaikan tarif tersebut harus dijadikan koreksi, dan sebaiknya dilakukan secara berkala agar masyarakat tidak kaget dengan besarnya nilai kenaikan biaya tersebut. Ia juga menuturkan jika alasannya adalah kenaikan material, maka patut dipertimbangkan nilai ekonomis biaya produksinya.

“Bilapun alasannya adalah kenaikan material, seharusnya dipertimbangkan nilai keekonomisan biaya produksinya. Misalkan saja pencetakan selembar STNK, masyarakat tentu mempertanyakan, apakah memang biayanya sampai Rp200 ribu. Demikian pula untuk pencetakan buku BPKB kendaraan, apa memang biayanya sampai dengan Rp375 ribu,” jelas Aboe.

Ia pun menjelaskan, seharusnya kenaikan itu dipatok juga angka psikologisnya agar tidak menjadi beban untuk masyarakat.

“Bila targetnya adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk menaikkan pemasukan negara, seharusnya dipatok angka psikologis yang bijak, sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat,” tuturnya.

“Di luar itu semua, kenaikan biaya pengurusan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB di beberapa daerah masih dilihat sebagai momok oleh masyarakat,” terangnya.

Selain itu, pada beberapa waktu terakhir pencetakan TNKB ataupun BPKB bisa berbulan-bulan dengan alasan kehabisan bahan.

“Tentu hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk masyarakat, dan inilah yang harus diperbaiki,” tutup Aboe.(hs/bnc)