Antisipasi Masuknya TKA Ilegal

 

JAKARTA – Maraknya kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Tanah Air khususnya dari Tiongkok, dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Menurut politisi yang akrab disapa SAH itu, fenomena TKA dari Tiongkok ibarat pedang bermata dua bagi Indonesia.

“Positifnya, bisa memacu tenaga kerja kita bersaing dan memacu diri untuk lebih terampil. Hanya saja dampak negatifnya, jika banyak tenaga kerja kita tak siap, pangsa tenaga kerja kita akan di ambil alih oleh mereka,” kritisi Sutan, Kamis (5/01/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Jumat (06/01/2017).

Melihat fenomena itu, ia meminta pemerintah untuk segera merespon. Apalagi, TKA dari Tiongkok itu rata-rata menguasai level pekerjaan teknis dan mekanis, yakni memiliki keterampilan seperti montir di pabrik dan alat berat.

“Kondisi ini harus kita sikapi dengan cara merevitalisasi sekolah vokasi, untuk lebih produktif menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai,” imbuh Sutan.

Karena, lanjutnya, jika Indonesia terlambat mempersiapkan sumber daya terampil melalui politeknik, atau pendidikan vokasi lainnya, Sutan khawatir hanya butuh dalam satu dasawarsa saja, pasar tenaga kerja Indonesia akan dikuasai oleh TKA.

“Ini bahaya jika TKA lebih unggul di negara kita. Maka daya saing industri kita akan lemah karena tergantung kemampuan orang lain,” tegasnya.

Menyikapi hal ini, Sutan mengaku pihaknya akan memanggil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam waktu dekat ini. Guna membahas perluasan, penguatan dan pembinaan sekolah vokasi bagi penyiapan tenaga kerja terampil Indonesia. Tak ketinggalan, Komisi X juga akan mengundang beberapa kepala daerah untuk membantu program antisipasi TKA melalui pendidikan vokasi.

“Minimal ada regulasi di daerah yang mewajibkan kerjasama antara industri dan politeknik, baik dalam bentuk magang ataupun kerjasama keahlian lain,” tutup Sutan sembari menegaskan jangan sampai masyarakat menjadi penonton di negeri sendiri.

Sementara itu, untuk mengantisipasi masuknya TKA yang tidak memiliki izin atau ilegal di wilayah Kaltim, Pemprov Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mewajibkan kepada setiap perusahaan melaporkan data tenaga kerja yang diperkerjakan.

Disnakertrans juga ikut menyoroti hal ini. Kepala Disnakertrans Kaltim Fathul Halim mengatakan, Pemprov tidak mau kembali kecolongan ada perusahaan yang mempekerjakan TKA yang tidak memiliki izin (ilegal). Dengan data tenaga kerja yang dilaporkan setiap perusahaan, tentu mempermudah dalam mengidentifikasi, khususnya pada perusahaan yang mempekerjakan TKA.

"Oleh karena itu, kita sudah menginstruksikan kepada setiap perusahan, untuk wajib melaporkan data tenaga kerja yang dipekerjakan, termasuk TKA," katanya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Jumat (06/01/2017).

Menurutnya, kebijakan wajib lapor tersebut tidak secara spesifik untuk perusahaan yang mempekerjakaan TKA. Semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim punya tanggung jawab sama menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Hanya saja, yang mempekerjakaan TKA akan lebih mendapat perhatian, agar tidak terjadi lagi kasus perusahaan mempekerjakaan TKA ilegal.

"Yang jelas saat ini kita masih terus melakukan pemantauan penggunaaan TKA di perusahaan. Khususnya yang kemarin diketahui ada beberapa TKA tidak dilengkapi izin bekerja sah di PLTU Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara," ujarnya.

Diakui, sekalipun saat penemuan terungkap, beberapa TKA dinyatakan ilegal dan telah dideportasi. Disnakertrans Kaltim masih mengejar beberapa data yang masih belum disampaikan perusahaan bersangkutan.

"Maka dari itu, kita terus melakukan pemantauan kepada setiap perusahaan yang masih beroperasi di wilayah Kaltim. Bukan hanya TKA, tetapi tenaga kerja lainnya termasuk legalitasnya dan itu sudah kita lakukan," kata Fathul Halim.(sf/mar/humasprov/bnc)