PNBP di Lingkungan Polri Dinilai Positif

 

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menilai positif terkait penerbitan PP Nomor 60/2016, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri pengganti PP Nomor 50/2010.

“Menurut saya PP tersebut bagus dan lebih transparan. Meskipun di satu sisi terkesan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya agar kenaikan tarif tersebut tidak berdampak secara ekonomis bagi masyarakat,” ungkap Nasir Djamil, Rabu (04/01/2017) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id, Kamis (05/01/2017).

Ada sebagian orang yang menilai PP tersebut dikeluarkan secara sepihak, tanpa terlebih dahulu membicarakan kepada DPR selaku wakil rakyat. Terkait hal itu, ia menjelaskan, PP atau Peraturan Pemerintah merupakan domain pemerintah. PP tidak pernah dibahas bersama DPR.

“Kalaupun ada masyarakat menilai penerbitan PP itu melanggar hukum, HAM atau hak-hak publik lainnya, maka masyarakat bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Karena PP tidak pernah dibahas bersama DPR,” jelasnya.

Sebagaimana beredar di masyarakat tanggal 6 Desember 2016 lalu, pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP 60/2016 ini menggantikan PP Nomor 50/2010 dan mulai berlaku setelah 30 hari, terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017. Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku, seperti tarif Pengesahan STNK untuk kendaraan roda empat atau lebih yang semula hanya Rp75 ribu, meningkat menjadi Rp200 ribu.

Kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi untuk layanan penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah. PP terdahulu, surat mutasi ke luar daerah hanya Rp75 ribu untuk semua jenis kendaraan. Sekarang tarifnya Rp150 ribu untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3. Sedangkan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mencapai Rp250 ribu.

Begitu juga dengan penerbitan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang semula hanya Rp80 ribu untuk kendaraan roda 2 dan 3 menjadi Rp225 ribu. Sementara untuk roda 4 atau lebih yang awalnya Rp100 ribu, meningkat menjadi Rp375 ribu. Serta beberapa PNBP lainnya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.(Ayu/bnc)