Pemprov Lanjutkan Kontrak 4.771 Tenaga Non PNS, Termasuk Guru

 

SAMARINDA – Pemprov Kaltim memastikan, meski defisit anggaran diprediksi masih akan terjadi 2017, penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan pemerintahan tidak akan terganggu. Sekprov Kaltim Rusmadi menegaskan, penyelenggaraan pemerintahan dan tugas-tugas pelayanan akan tetap berjalan seperti biasa dan tidak akan terganggu oleh permasalahan personel maupun biaya operasional.

"Awal tahun 2017 ini, kita masih memiliki dana kas yang cukup, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa," kata Rusmadi, saat jumpa pers di Kantor Gubernur, Selasa (03/01/2017), sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Kamis (05/01/2017).

Pelayanan publik diantaranya, di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) dan pelayanan Samsat pada Dinas Pendapatan Daerah (DPD) dan lainnya akan tetap berjalan seperti biasa.

Demikian pula terkait personel pegawai, khususnya tenaga-tenaga non PNS di bidang kesehatan dan pendidikan serta para guru kontrak di SMA dan SMK Negeri. Rusmadi menegaskan, Pemprov Kaltim akan kembali melanjutkan kontrak tenaga-tenaga non PNS dan guru honorer tersebut.

Kalaupun ada tenaga-tenaga non PNS yang tidak dilanjutkan kontrak kerjanya atau terkena rasionalisasi, kata Rusmadi, hal itu dikarenakan pertimbangan kinerja dan kebutuhan organisasi.

"Jadi, secara keseluruhan tenaga kontrak di lingkungan SKPD dan tenaga guru honorer di sekolah negeri, kontrak kerjanya akan tetap dilanjutkan. Kecuali mereka yang terkena rasionalisasi karena alasan kinerja dan kebutuhan organisasi" tegas Rusmadi.

Rusmadi membeberkan, jumlah tenaga non PNS di lingkungan Pemprov Kaltim saat ini mencapai 5.099 orang. Setelah rasionalisasi, pemprov diperkirakan masih mampu mempekerjakan sekitar 4.771 tenaga non PNS. Dengan demikian ada sekitar 328 tenaga non PNS yang terkena dampak rasionalisasi ditambah 41 tenaga non PNS dari SKPD yang dilebur, sehingga keseluruhan mencapai 369 tenaga non PNS yang terkena rasionalisasi.

Sedangkan jumlah tenaga guru non PNS limpahan dari kabupaten dan kota mencapai 2.438, akan menjadi beban Pemprov Kaltim. Pemprov Kaltim juga akan melakukan redistribusi tenaga guru yang masih menumpuk di daerah perkotaan, yang akan disebar ke daerah pedalaman dan perbatasan, baik untuk tenaga guru non PNS maupun PNS. Karena hal ini menjadi kewenangan pemprov berdasarkan UU 23/2014, maka Pemprov Kaltim menjamin tidak ada tenaga guru honor yang akan diberhentikan.

"Pemprov menjamin proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Sedangkan untuk nilai pembeda bagi guru di perbatasan dan pedalaman masih akan dievaluasi. Yang jelas, tugas pelayanan tetap berjalan dan proses belajar mengajar juga harus tetap berjalan," tegas Rusmadi.

Sedangkan berkaitan dengan pemberian insentif dan biaya operasional sekolah, pemprov berharap agar kabupaten dan kota tetap mau bergotong royong bersama provinsi, sama halnya ketika kewenangan itu berada di kabupaten dan kota, pemprov tetap memberikan dukungan.

Rincian yang harus disiapkan pemprov untuk tenaga guru kontrak SMA sebanyak 1.189 orang x 12 bulan x Rp2 juta/orang dengan jumlah nilai Rp28,5 miliar. Tenaga guru SMK 1.249 orang x 12 bulan x Rp2 juta dengan nilai Rp29,9 miliar. Sedangkan untuk Bosda siswa SMA sebanyak 58.521 orang x 12 bulan x Rp2 juta sehingga total nilainya mencapai Rp117 miliar. Siswa SMK sebanyak 43.844 orang x 12 bulan x Rp2 juta dengan nilai total Rp87,6 miliar. Jumlah dana yang disiapkan untuk guru kontrak dan biaya operasional sekolah adalah Rp263,2 miliar.

Sedangkan untuk tenaga kontrak di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Abdul Wahab Syahranie, sebanyak 1.236 orang dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sebanyak 597 orang. Total kedua BLUD mencapai 1.833 orang. Ditambah tenaga kontrak pada SKPD diluar BLUD mencapai 3.041 orang, dengan anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp62,2 miliar.

Saat jumpa pers kemarin, Sekprov Kaltim Rusmadi didampingi Asisten Administrasi Umum Bere Ali, Kepala BKD Kaltim Ardiningsih, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kaltim Fadliansyah, Kepala Biro Humas Tri Murti Rahayu dan Juru Bicara Gubernur Hendro Prasetyo.(sul/es/humasprov/bnc)