Pemerintah Beri Tunjangan Jabatan Fungsional

 

JAKARTA - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan JF yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 23 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106/2016 tentang Tunjangan JFPPBJ.

Dalam Perpres itu disebutkan, PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam JFPPBJ, diberikan tunjangan setiap bulan. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden, yaitu PPBJ Madya sebesar Rp1.150.000, Muda Rp876.000, serta Pertama Rp493.000.

Menurut Perpres ini, pemberian tunjangan dihentikan apabila PNS sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau JF lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2016 itu.(arl/Humas MenPANRB/Setkab/bnc)