2017 : Tangkal Potensi Radikalisme dan Intoleransi dengan Dialog

 

BANDUNG – Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang telah teruji sikap kenegarawanannya, Nadhlatul Ulama diharapkan menjadi penjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terutama dalam menangkal potensi intoleransi dan radikalisme yang diperkirakan terus menguat pada 2017 ini.

Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dalam refleksi akhir tahun di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, di Jalan Sancang, kawasan Lengkong, Bandung.

“Akar radikalisme sesungguhnya adalah intoleransi, dan peran Islam moderat di indonesia menjadi penting atas kemajemukan agama, bahasa, serta suku di negeri kita ini,” papar Eko dalam dialog yang digelar Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama dan dihadiri 150 orang keluarga besar NU se-Jabar sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Senin (02/01/2017).

Menurut Eko, ada beberapa peran penting NU dalam sejarah perpolitikan negeri ini yang terbukti berperan penting menjaga kesatuan Indonesia dan meredam radikalisme. Pertama, terkait orientasi politik ideologis, ditunjukkan dengan langkah NU menerima Pancasila sebagai ideologi final. Kedua, terkait orientasi keagamaan, secara teologis dan psikologis, melalui pendekatan dialogis dengan bekal teologi ahl al-sunnah wa al-jamaah yang moderat, inklusif, dan toleran serta dengan dakwah bilhikmah wal mauidzah hasanah.

“Selain itu, juga melalui orientasi sosiologis melalui harmonisasi dan budaya, serta terkait ketidakadilan politik dan ekonomi melalui politik yang lebih terbuka dan pembangunan ekonomi lebih merata,” ungkapnya.

Terkait warisan historis, penanganan radikalisme keagamaan di Jawa Barat dapat dilakukan melalui upaya rekonsiliasi, dakwah dan pendidikan agama yang lebih komprehensif dan mendalam. Eko menjabarkan, area konflik di Jawa Barat dalam sepuluh tahun terakhir meliputi isu-isu domain: penutupan rumah ibadah, penyesatan keyakinan atau aliran keagamaan dan pelarangan aktivitasnya, pengrusakan tempat ibadah, dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dipandang diskriminatif.

Jawa Barat menjadi ‘peta’ penting dalam barometer toleransi keberagaman di Indonesia, karena antara lain karena disinilah berpusat mainstreaming paham keagamaan yang tidak toleran. Selain itu, aksesibilitas propinsi ini amat menarik ditinjau dari segi historis, budaya keterbukaan, gerakan Islam kampus dan sejarah politik Islam/partai. “Jawa Barat juga dianggap menjadi medan pertempuran karena beberapa ormas pusat di Bandung,” jelasnya.(ksp.go.id/bnc)