Presiden Instruksikan Pembenahan Pengadaan Barang dan Jasa

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk dapat membenahi sejumlah peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Presiden berharap, nantinya praktek pengadaan barang dan jasa dapat memanfaatkan teknologi informasi, sehingga prosesnya dapat lebih mudah, cepat dan transparan.

Dilansir dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp399 triliun dan e-katalog tahun 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp48 triliun. Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Presiden meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.

“Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi, sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit," jelasnya saat memimpin rapat terbatas (ratas), Kamis (29/12/2016) di Kantor Kepresidenan sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi setneg.go.id, Minggu (01/01/2017).

Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Presiden dalam ratas kali ini. Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika ditemui pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Presiden juga meminta para menteri dan para kepala lembaga untuk mengawasi area-area yang rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.

“Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar,” tegas Presiden.

Selanjutnya, menjelang tahun anggaran baru, Presiden kembali mengingatkan jajarannya untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017 mendatang.

"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata Presiden.

Turut hadir dalam ratas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Humas Kemensetneg/bnc)