Tok, Perda Perusda Kelistrikan Sah

 

SAMARINDA – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Raperda atas perubahan Perda Nomor 8/2002 tentang pembentukan Perusda Kelistrikan disahkan. Ini setelah pansus menyampaikan laporan akhir pada rapat paripurna ke-38 DPRD Kaltim, Selasa (27/12/2016).

Anggota Pansus Perusda Kelistrikan DPRD Kaltim Yahya Anja mengatakan, dari seluruh rangkaian kegiatan Pansus mulai rapat internal, dan rapat dengan instansi terkait, hingga uji publik serta konsultasi ke Kemendagri RI, ada beberapa hal yang diperoleh sebagai landasan dari berbagai aspek serta beberapa konten yang dipandang perlu sebagai unsur dalam perda.

Yahya mencontohkan, berbagai masukan yang dinilai berarti dari berbagai pihak diantaranya pemanfaatan limbah sawit untuk pembangkit tenaga listrik diperlukan izin lingkungan baru. Karena ada perubahan penggunaan izin lingkungan, maka harus ada izin lingkungan baru sesuai dengan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sesuai dengan ketentuan perizinan IUPTL diperlukan izin lingkungan.

Izin Wilayah Usaha akan dapat dikeluarkan jika daerah tersebut belum teraliri PLN. Untuk itu, Perusda harus memperoleh Izin Wilayah Usaha terlebih dahulu. Rekomendasi untuk wilayah usaha adalah dari gubernur. Jadi perusda bisa memohon izin rekomendasi kepada gubernur, baru kemudian izin penanaman modal berasal dari BKPM, kemudian Izin Wilayah Usaha.

Ditambahkannya, program listrik pedesaan tahun 2016 PT PLN membangun jaringan tegangan menengah 327KMs, jaringan tegangan rendah 146 KMs dengan total daya 1,9 MVA. Jika banyak bahan dari energi terbarukan Kaltim dapat mengajukan ke EBTKE. Perusda diizinkan untuk membangun jaringan transmisi. Pembangunan Pembangkit di mulut tambang dapat dilaksanakan jika memungkinkan.

Yahya menjelaskan, aspek sosiologis tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan ekonomi.

Oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan. Agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik dan andal, dalam hal ini Perusda Ketenagalistrikan berkontribusi untuk menyediakan tenaga listrik.

“Untuk itu pansus berkesimpulan raperda ini dapat segera disahkan dan akan sangat banyak manfaat bagi rakyat Kaltim,” tegasnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Kamis (29/12/2016).

Adapun susunan struktur pimpinan dan keanggotaan Pansus Perusda Kelistrikan DPRD Kaltim, yakni Sarkowi V. Zahry (ketua), Suterisno Thoha (wakil ketua), Ahmad, Syarifah Masitah Assegaf, Verdiana Huraq Wang, Edy Kurniawan, dan Muhammad Adam. Selain itu Zainal, Zein Taufik Nurohman, Syafruddin, Yahya Anja, dan Gamalis, serta Ismail.(hms4/hms7/bnc)