Unit Pemantapan Pancasila Jaga Ideologi Bangsa

 

JAKARTA – Wacana pembentukan Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPIP) yang kedudukannya di bawah langsung Presiden Jokowi menjadi topik hangat dalam program ProKontra Jak tv, Selasa, (20/12/2016) malam.

Acara ini menghadirkan narasumber sosiolog Yudi Latif, yang juga anggota tim ahli perancang UKPIP, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Eko Sulistyo, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono, serta Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Tugas utama Unit Kerja ini mengendalikan pembinaan ideologi Pancasila termasuk pembinaan mental penyelenggara negara. Ditegaskan Presiden Jokowi, dalam rapat terbatas kabinet kerja, Pancasila tidak hanya sebagai filosofi, tetapi juga diimplementasi dalam jenjang pendidikan hingga di lembaga pemerintahan, termasuk organisasi massa dan keagamaan.

Para narasumber berpendapat, kehadiran Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila ini menjadi penting karena sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang Undang Dasar 1945, dan NKRI) yang selama ini dilakukan dipandang tidak efektif, dan sesungguhnya MPR tugasnya adalah konstitusi, bukan sosialisasi.

Yudi Latif memandang bahwa pematangan ideologi Pancasila harus tetap ada siapapun rezim pemerintahan.

“Kita bisa lihat sepuluh tahun terakhir indikator Pancasila merosot pada generasi saat ini,” ungkapnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi ksp.go.id, Kamis (21/12/2016).

Ia menegaskan, lemahnya Pancasila karena tidak ada institusi yang mengawal ideologi negara ini.

Sementara, Eko Sulistyo menjelaskan bahwa penanaman ideologi Pancasila sangat penting bagi warga negara Indonesia.

“UKPIP ini tentu tidak akan tumpang-tindih dengan unit kerja lainnya karena semua sudah punya tugas masing-masing,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi, inisiasi pembentukan UKPIP tidak ada kaitannya dengan aksi pendukung fatwa MUI pada 4 November dan 2 Desember.

“Tak ada kaitannya juga dengan serangan sosmed yang begitu kencang. Hal itu sudah tim cyber yang menjadi domain pihak keamanan seperti polisi. Hadirnya negara membawa keadilan, serta penegakkan hukum, itulah sesungguhnya Pancasilais,” kata Eko.

Sementara itu, Ferry Juliantono, melihat soal kebhinekaan ini harus dijaga, karena itu memang pemerintah perlu mencari alternatif media untuk pematangan ideologi Pancasila seperti P-4 di masa lalu.

Adapun Dahnil Anzar Simanjuntak berharap agar kita tidak salah menjawab masalah, seperti intoleransi yang dipandang mengancam Pancasila. Ia berpendapat, tidak ada negara di dunia ini yang bubar karena ideologi, tetapi negara bubar karena adanya ketidakadilan.

“Bagi Muhammadiyah maupun NU Pancasila telah final menjadi ideologi bangsa,” kata Dahnil.(*/BS/bnc)