Detik-Detik Pelaksanaan Mutasi

Syarifuddin Noor*

TANJUNG REDEB – Akhir-akhir ini, berita tentang desas-desus serta gonjang-ganjing pelaksanaan mutasi, atau perombakan jajaran struktur pemerintahan di Bumi Batiwakkal, semakin menghangat dan semakin memanas di lingkup jajaran Pemkab Berau.

Setelah diumumkan secara langsung oleh Bupati Berau Muharram, yang bertindak sebagai pembina upacara dalam pelaksanaan apel gabungan, 5 Desember 2016 lalu di halaman Kantor Bupati. Dikatakannya saat itu, pelaksanaan mutasi akan digelar pada 22 Desember ini, khususnya untuk jabatan eselon II dan III. Prosesi pengukuhan, dan pelantikan pejabat eselon tersebut ternyata dimundurkan, lantaran bertepatan dengan pelaksanaan Hari Ibu, pelaksanaan mutasi pun diundur menjadi 23 Desember, besok.

Detik-detik pelaksanaan mutasi ini pun menjadi sebuah ajang pembuktian tentang struktur baru, yang akan menempati pos-pos Dinas, Badan atau Kantor yang baru. Hal itu merupakan imbas dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Tenggat waktu yang masih tinggal beberapa saat itu pun diharapkan, agar struktur yang telah disusun oleh tim Baperjakat bersama Bupati, dan Wakil Bupati nantinya dapat memperoleh dan menghasilkan para personil yang mumpuni, serta mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Sehingga target untuk membuat “Rakyat Senang” itu bisa tercapai dengan baik, efektif, dan efisien serta menghasilkan proses pelayanan prima, dan orang-orang yang mempunyai integritas.

Pada prinsipnya, pelaksanaan mutasi adalah penempatan pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan haruslah fair. Orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man in the right place) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, hendaknya pemimpin jangan menggunakan prinsip yang “like and dislike” atau sekedar mengisi jabatan semata, tanpa melihat kompetensi calon pemimpin untuk menduduki jabatan eselon II dan III tersebut.

Terlebih di era sekarang ini, pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan eselon seharusnya orang yang memang memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai, sehingga mekanisme transparansi untuk membentuk tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dapat terwujud dan terlaksana. Sehingga suara-suara miring, dan statement yang pernah dimuat di media tentang adanya tim sukses (timses) yang melakukan loby-loby dan pendekatan kepada Bupati, dan Wakil Bupati tentang penempatan posisi-posisi para pejabat eselon dapat terbantahkan.

(*Penulis Syarifuddin Noor, Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Mulawarman. Editor Hendra Irawan)