DAU dan DAK Harus Adil

 

SAMARINDA – Badan Anggaran DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Jumat (16/12/2016), dalam rangka konsultasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi Kaltim dalam APBN tahun anggaran 2017.

Ketua DPRD Kaltim, M Syahrun HS menuturkan, pusat telah membuat kebijakan dan ruang lingkup pengelolaan transfer ke daerah yang terbagi atas perencanaan dan penganggaran, penetapan alokasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Ini berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Namun faktanya, sering terjadi angka perencanaan dana transfer atau pagu indikatif sementara dan angka dalam perpres dan permenkeu berbeda dari angka realisasinya.

"Terkait waktu realisasi dana transfer tertentu hingga berlarut-larut," ujar Syahrun didampingi Andi Faisal Assegaf, Muhammad Adam, Syafruddin, Syarkowi V. Zahry, Rusman Ya'kub, dan Muspandi. Hadir pula Veridiana Huraq Wang, Andika Hasan, Sekwan Achmadi dan lainnya sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dprd-kaltimprov.go.id, Senin (19/12/2016).

Syahrun menambahkan, trilogi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) semestinya menciptakan pemerataan. Seharusnya, prinsip dasar perimbangan, yakni ketika DBH menurun maka otomatis DAU dan DAK mengalami kenaikan. Akan tetapi kenyataannya, ketika DBH Kaltim menurun di bawah Jawa Timur dan Riau, tetap saja DAU yang diterima Kaltim lebih rendah dari kedua provinsi tersebut.

"Ini contoh kecil bahwa konsep trilogi tersebut yang kurang adil bagi Kaltim. Untuk itu penting meminta keterangan dari pihak Kementerian Keuangan RI terlebih dalam kaitannya dengan pembahasan APBD Kaltim 2017," ucapnya.

BACA JUGA : Dana Perimbangan Dipangkas, DPRD Kaltim Serukan Ajakan Cari Keadilan Ke Pusat

Permintaan perlakuan adil dari pusat, khususnya terkait DAU dan DAK merupakan hal yang penting karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Ismail meminta pemerintah pusat memprioritaskan provinsi Kaltim untuk dana kurang salur di 2017. Hal ini bukan tanpa alasan. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir mengalami defisit anggaran.

"Kaltim salah satu daerah terbesar penyumbang pendapatan negara. Sehingga sudah sepatutnya apa yang menjadi hak-haknya diberikan," ujar Ismail.

Ditambahkannya, idealnya prioritaskan daerah penghasil DBH yang kondisi keuangannya mengalami penurunan. Ini penting dalam rangka menjaga jangan sampai menghambat proses pembangunan dalam arti luas. Terlebih beberapa tanggungjawab kabupaten/kota beralih ke Kaltim.

Kasi Alokasi DBH Ditrjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Bambang Rahmad mengatakan, dana kurang salur DBH se-Indonesia sebesar Rp13 triliun akan dibayarkan secara bertahap.

"Penentuannya nanti ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sudah diketok dan disahkan. Sekaligus penentuan pembagian dana kurang salur untuk masing-masing daerah," jelasnya.(hms4/bnc)