Tahun 2017, Kemendagri Target 50 Kabupaten/Kota Terapkan Kartu Indentitas Anak

 

JAKARTA – Menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil terus melakukan berbagai upaya penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan.

Penataan tersebut dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Selain program rutin seperti menuntaskan rekam cetak E-KTP, penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, mulai tahun 2016 dan dilanjutkan tahun 2017 mendatang, Ditjen Dukcapil akan membiayai penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di 50 kabupaten/kota dengan dana APBN. Untuk daerah lain yang tidak mendapatkan APBN dapat menggunakan dana APBD.

“Di 2017 akan ditambah 50 daerah dengan dana APBN,” ucap Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kemendagri.go.id, Minggu (18/12/2016).

Sebelumnya, tahun 2016 KIA telah sukses diterapkan di 58 daerah, diantaranya Depok, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Makassar. Ditjen Dukcapil menargetkan 5 juta anak telah merekam data dan mendapatkan KIA. Daerah yang belum masuk di tahun 2016 dan 2017, secara bertahap akan menjadi target untuk penerapan KIA di tahun selanjutnya.

Salah satu yang menjadi kriteria penerapan KIA 2017 adalah cakupan kepemilikan Akta Kelahiran kabupaten/kota tersebut sudah di atas 75 persen. KIA diterapkan berdasarkan Permendagri Nomor 2/2016 tentang KIA. Pemberian KIA diperuntukan bagi anak usia 0 sampai usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

Pemberian KIA sebagai bentuk kewajiban negara untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk WNI yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Saat ini, penduduk yang memiliki identitas hanya yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, sementara anak usia di bawah 17 tahun tidak memiliki kartu identitas. Dengan KIA, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan kepada anak untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Dengan memiliki KIA selain memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia, juga diharapkan anak mendapatkan akses layanan publik yang lebih mudah seperti membuka rekening bank, berobat di puskesmas atau rumah sakit, mengurus pasport, serta mendapatkan layanan publik lainnya.(Ditjen Dukcapil Kemendagri/bnc)