Men PANRB : Hasil SKM Harus Ditindaklanjuti

 

JAKARTA – Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sering kali hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban saja. Meskinya, SKM wajib dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan masyarakat yang dilayani.

"Survei kepuasan masyarakat jangan hanya sekedar dokumen. Yang lebih penting adalah tindak lanjut dari hasil survei ini," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur saat memberikan arahan pada Launching Hasil SKM Layanan SKCK di Jakarta, Rabu (14/12/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi menpan.go.id, Jumat (16/12/2016).

Dikatakannya, SKM dilakukan untuk melakukan perbaikan pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal ini mengingat, pelayanan publik adalah hak warga dan kewajiban negara yang harus dijalankan oleh Pemerintah. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk tidak mendengar persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

“Dengan membuka diri, kita dapat memperoleh masukan dari pengguna layanan, sehingga dapat melakukan introspeksi sekaligus mengetahui ukuran kemajuan kinerja,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula, Menteri Asman memberikan apresiasi kepada Polri karena telah berani menyampaikan kinerjanya kepada publik. Dengan menggandeng Universitas Syiah Kuala untuk melakukan SKM, Polri mengumumkan peringkat dan hasil SKM tersebut. SKM layanan SKCK tersebut dilakukan di tingkat Polres di 99 Layanan SKCK Polres di 33 Polda. Polres yang dipilih adalah polres-polres yang belum pernah dilakukan pengukuran Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK).

Kabaintelkam Polri Lutfi Lubihanto yang menyampaikan pidato Kapolri Tito Karnavian menyampaikan, dengan melakukan SKM, diharapkan dapat menemukan potret harapan dan tuntutan masyarakat.

“Saya mempunyai harapan agar hasil survei ini dapat memperkaya referensi dan acuan bagi semuanya,” katanya. (rr/HUMAS MENPANRB/bnc)