Komisi II DPR RI Desak Men PANRB Selesaikan Tenaga Honorer

JAKARTA – Komisi II DPR RI mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak diberbagai instansi pemerintahan. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Men PANRB, Ombudsman, Badan Kepegawaian Negara, Bupati Nganjuk dan DPRD Nganjuk, Rabu (14/12/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Mereka ini (honorer) adalah orang yang sudah terverifikasi. Kita bela honorer K2 mati-matian, jadi kalau soal honorer K1 harus lebih mati-matian lagi,” ujar Arteria sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Ia merasa cukup prihatin masih ada tenaga honorer yang sudah bekerja sejak tahun 1985, namun tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karenanya ia pun mendesak Men PANRB untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer ini.

“Republik ini dilayani oleh honorer. Republik ini dilayani oleh mereka yang digaji Rp500 ribu per bulan, yang lebih rendah dari upah buruh,” tegas Arteria.

Ia juga mempertanyakan jargon ‘revolusi mental’ yang digaungkan pemerintah jika tak bisa menyelesaikan hal sosial kemasyarakatan seperti tenaga honorer ini. Ia pun juga mendorong pemerintah untuk lebih peka dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

“Bohong itu revolusi mental jika kita tak peka terhadap hal-hal sosial berbau kemasyarakatan seperti ini,” pungkas Arteria.(hs/mp/bnc)