Kewajiban Perusahaan Kelola Kawasan Konservasi Diusulkan Minimal 30 Persen

 

YOGYAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengusulkan, agar kewajiban perusahaan mengelola kawasan hutan pemanfaatan, baik hutan produksi maupun hutan tanaman industri dinaikkan minimal 30 persen untuk mengelola kawasan konservasi.

"UU Konservasi yang ada saat ini hanya mengatur 10 persen kewajiban perusahaan sebagai buffer zone dalam sebuah kawasan hutan. Menurut saya tidak cukup untuk menjaga mega biodiversity. Bayangkan kalau perusahaan mengelola 300 ribu hektar, kalau kewajiban 10 persen, berarti hanya 30 ribu hektar. Tetapi 27 ribu hektar itu nantinya dibuat monokultur oleh perusahaan, tentu ini tidak fair," kata Herman saat memimpin Tim Komisi IV DPR RI, FGD dengan para pakar di Kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (8/12/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Poin lainnya terhadap masukan RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yaitu, masukan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di sebuah area pertanian yang tidak bisa protected area karena tidak bisa dipisah dengan zona inti, masih ada permasalahan manajemen konservasi pertanian.

"Saya berharap manajemen pertanian konservasi bisa dipayungi oleh UU ini. Sehingga konsep protected area dapat melindungi terhadap segenap sumber daya alam hayati dan ekosistem," katanya.

Menurut Herman, paradigma berpikir untuk RUU KKHE ini harus mengakomodir dan mengintegrasikan seluruh kawasan. Karena sebuah ekosistem tidak dapat dipisahkan antara gunung, lautan, daratan perairan dan pertanian.

"Kami ingin mengintegrasikan, terhadap seluruh kepentingan konservasi, sebuah peraturan untuk memastikan terhadap sumber daya alam kita bisa dinikmati anak cucu di masa yang akan datang," ujarnya.

Selain itu, dengan adanya ratifikasi konvensi internasional Protokol Kyoto dan Cartegena, serta komitment UN Framework on Climate Change (UNFCCC) yang telah dituangkan ke dalam The main objective of the annual Conference of Parties (COP) 21 di Paris.

Ditambahkan Herman, telah bersepakat bagaimana menurunkan gas karbon dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim secara internasional. Dengan adanya revisi UU KKHE ini harus menyesuaikan dengan perjanjian tersebut.(jk/mp/bnc)