DIPA 2017, Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota Dapat Rp18,313 Triliun, Berau Rp1,42 Triliun

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 kepada sejumlah provinsi, termasuk untuk Provinsi Kaltim dan 10 kabupaten/kota setempat yang diterima oleh Wakil Gubernur Kaltim, M Mukmin Faisyal HP, yang nilainya mencapai Rp18,313 triliun (lihat grafis). Penyerahan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Usai menerima DIPA, Mukmin Faisyal mengatakan, penyerahan DIPA 2017 yang dilakukan pada akhir 2016 dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan 2017, berjalan sesuai jadwal. Karena itu diharapkan pelaksanaan kegiatan instansi vertikal dan jajaran SKPD di Kaltim dapat segera dimulai pada awal tahun depan.

"Dengan penyerahan hari ini, saya juga minta nantinya kepada semua SKPD dan instansi vertikal provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim dapat segera melaksanakan proses pembangunan, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Mukmin Faisyal didampingi Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Meiliana, usai menerima DIPA 2017 di Istana Negara sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi kaltimprov.go.id.

 

Sebelumnya, Presiden memerintahkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga, gubernur, walikota, dan bupati secepatnya menggunakan anggaran menyusul diterimanya DIPA Tahun Anggaran 2017.

"Pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada Januari tahun depan, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Presiden menegaskan, anggaran yang akan digunakan harus tepat sasaran dan berdampak positif kepada rakyat. Terkait dengan itu, presiden mengatakan akan memantau pola penyerapan anggaran di setiap daerah.

Berdasarkan DIPA yang diterima tersebut, diketahui Kabupaten Berau hanya menerima Rp1,42 triliun. Sementara berdasarkan total APBD yang disahkan Pemkab bersama DPRD Berau dana perimbangan diketok sebesar Rp1,33 trilun. Dengan demikian antara DIPA dengan dana perimbangan yang disahkan di APBD Berau terjadi selisih lebih sebesar Rp90 miliar.(mar/sul/es/adv/bnc)