DPR RI Dukung Penghapusan UN

 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengaku, dirinya mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Pasalnya, selama ini kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah tetapi pada masing-masing sekolah selaku satuan pendidikan.

“Jika kurikulum dibuat sekolah otomatis kemampuan siswa disetiap sekolah akan berbeda, namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” jelasnya, Rabu (30/11/2016) sebagaimana dikutip beraunews.com dari laman resmi dpr.go.id.

Alasan Sutan mendukung penghapusan UN, karena selama ini melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya menjadi sia-sia. Mengingat, keputusan lulus tidaknya murid, ditentukan oleh pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal, yang memahami kemampuan murid, adalah gurunya masing-masing.

Menurutnya, sejauh ini UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, UN dinilai belum akurat untuk mengukur seberapa tingkat kecerdasan siswa.

“Artinya terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan indonesia, tiap sekolah memiliki standar kelulusannya berbeda,” tegas Sutan.

Selain itu, masih kata Sutan, UN tidak bisa dijadikan sarana mengontrol mutu, karena mutu lahir dari sebuah proses dan bukan sekali evaluasi. Bahkan, UN tidak membentuk watak kerja keras namun membentuk watak bohong dan licik karena dipaksa harus lulus.

“Selama ini UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan,” imbuh Sutan.

Ia menambahkan, jika UN ditiadakan, maka dana yang terlanjur dialokasikan, nanti bisa dialihkan untuk penambahan sarana prasarana sekolah.

BACA JUGA : Penghapusan Ujian Nasional, Presiden Jokowi : Akan Ditentukan dalam Ratas

Sebagaiman diketahui, belum lama ini Mendikbud, Muhadjir Effendy mewacanakan untuk menghapus UN. Bahkan, ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Mendikbud mengatakan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan.

“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” jelas Mendikbud.(sf/bnc)